 |
| Di tengah ribuan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang masih padam di berbagai ruas jalan, Pemkab Sampang justru menganggarkan Rp15,85 miliar untuk pembangunan 993 titik PJU baru. Kebijakan yang bersumber dari dana Pokir DPRD itu kini menuai sorotan tajam publik dan legislatif. |
Sampang, Liputan12.com — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menambah jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah disebut menyiapkan anggaran sekitar Rp15,85 miliar untuk pengadaan dan pembangunan 993 titik PJU baru di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang.
Rencana tersebut pada dasarnya dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya memberikan penerangan di ruas-ruas jalan yang selama ini belum mendapatkan fasilitas PJU secara memadai. Penerangan jalan juga dianggap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan rasa aman pengguna jalan pada malam hari.
Namun, rencana penambahan PJU baru tersebut juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, di saat pemerintah berencana membangun ratusan titik penerangan baru, masih terdapat cukup banyak PJU lama yang dilaporkan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.
993 Titik PJU Baru, Anggaran Rp15,85 Miliar
Berdasarkan informasi yang beredar, Pemkab Sampang merencanakan pembangunan sebanyak 993 titik PJU baru dengan nilai anggaran sekitar Rp15,85 miliar.
Pekerjaan tersebut disebut akan direalisasikan melalui dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sampang yang kemudian didistribusikan dalam sekitar 60 paket pekerjaan.
Penambahan jaringan PJU tentu diharapkan dapat memperluas cakupan penerangan di wilayah yang masih minim fasilitas tersebut. Dengan semakin banyaknya ruas jalan yang mendapatkan penerangan, masyarakat diharapkan dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman, terutama pada malam hari.
Kendati demikian, kebijakan tersebut dinilai perlu disertai dengan perencanaan pemeliharaan yang matang agar fasilitas yang dibangun tidak kembali mengalami kerusakan tanpa penanganan yang memadai.
Beban Pengelolaan PJU Sudah Cukup Besar
Persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata mengenai pembangunan PJU baru, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan seluruh fasilitas penerangan yang telah terpasang dapat berfungsi secara optimal.
Saat ini, Pemkab Sampang disebut mengelola lebih dari 7.100 titik PJU. Jumlah tersebut tentunya membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak sedikit.
Beban pembayaran listrik untuk ribuan titik penerangan tersebut bahkan disebut mencapai sekitar Rp500 juta setiap bulan. Artinya, selain membutuhkan anggaran pembangunan, pemerintah juga harus menyiapkan pembiayaan secara berkelanjutan untuk listrik, perawatan, penggantian komponen serta perbaikan ketika terjadi kerusakan.
Di tengah besarnya beban pengelolaan tersebut, muncul informasi bahwa lebih dari 1.000 titik PJU lama masih dalam kondisi mati atau mengalami kerusakan.
Kondisi ini kemudian menjadi bahan evaluasi masyarakat. Sebab, apabila fasilitas yang sudah terbangun belum seluruhnya dapat berfungsi dengan baik, penambahan aset baru dikhawatirkan akan menambah beban pemeliharaan pemerintah di masa mendatang.
Masyarakat Soroti Skala Prioritas
Kritik terhadap rencana tersebut juga muncul melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, masyarakat mempertanyakan kebijakan pembangunan PJU baru ketika masih terdapat ribuan lampu lama yang disebut belum mendapatkan penanganan optimal.
«“Logikanya sederhana. Dengan sibuk memasang lampu baru, sementara lampu lama dibiarkan seperti janji yang lupa ditepati,” demikian sindiran yang disampaikan dalam video tersebut.»
Kritik itu tidak serta-merta dimaknai sebagai penolakan terhadap pembangunan PJU baru. Masyarakat pada prinsipnya menginginkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang jelas.
Pemerintah dan DPRD Sampang diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi seluruh jaringan PJU yang sudah ada. Titik-titik yang rusak atau mati dinilai perlu dipetakan terlebih dahulu sehingga dapat diketahui mana yang membutuhkan perbaikan segera dan mana yang memang membutuhkan pembangunan jaringan baru.
Masyarakat juga meminta agar aspek biaya operasional tidak diabaikan. Sebab, semakin banyak PJU yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk membayar listrik dan melakukan pemeliharaan.
Jangan Sampai Menambah Aset yang Tidak Terawat
Kekhawatiran lain yang disampaikan masyarakat adalah munculnya persoalan baru di kemudian hari apabila pembangunan PJU tidak diikuti sistem pemeliharaan yang kuat.
Penambahan 993 titik PJU berarti akan menambah jumlah aset dan fasilitas yang harus dikelola pemerintah daerah. Jika anggaran pemeliharaan tidak disiapkan secara proporsional, bukan tidak mungkin fasilitas yang saat ini baru dibangun nantinya juga mengalami persoalan serupa.
«“Jangan sampai hari ini bangun 993 lampu, tahun depan tambah lagi daftar PJU rusak,” menjadi salah satu kritik yang disampaikan dalam video tersebut.»
Karena itu, publik berharap pemerintah tidak hanya melihat pembangunan dari sisi jumlah titik yang berhasil dipasang, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan fasilitas tersebut.
PJU yang menyala dan terawat dinilai lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dibandingkan sekadar bertambahnya jumlah titik yang tercatat sebagai aset daerah.
Pemkab dan DPRD Diharapkan Beri Penjelasan
Rencana penggunaan anggaran Rp15,85 miliar tersebut juga diharapkan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mengenai lokasi 993 titik PJU yang akan dibangun, dasar penentuan titik, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta sumber dan rincian anggarannya.
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan mengenai kondisi lebih dari 1.000 titik PJU lama yang disebut mengalami kerusakan atau mati, termasuk berapa jumlah yang akan segera diperbaiki dan berapa kebutuhan anggaran pemeliharaannya.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa pembangunan PJU baru berjalan seiring dengan perbaikan fasilitas lama.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Sampang maupun DPRD Sampang mengenai kritik tersebut, termasuk penjelasan mengenai strategi pemeliharaan PJU lama dan langkah pemerintah untuk memastikan fasilitas PJU baru dapat terawat dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah dan DPRD Sampang diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka sehingga polemik di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi persepsi negatif terhadap kebijakan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, pembangunan PJU baru maupun perbaikan PJU lama sama-sama memiliki tujuan yang penting, yakni memastikan masyarakat mendapatkan penerangan jalan yang layak. Tantangannya adalah bagaimana anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
Reporter :
ABB ROCHMAN
