 |
| Ketua Laskar Manguni Indonesia, Noldy Lila, laporkan dugaan monopoli proyek di Minahasa ke Kejaksaan Tinggi Sulut. |
SULAWESI UTARA, Liputan12.com – Ketua Laskar Manguni Indonesia (LMI) Cabang Minahasa, Noldy Lila yang akrab disapa Tinaas Budo', baru-baru ini mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan terkait dugaan praktik monopoli dalam proses tender proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan investigasi lapangan yang dilakukan timnya, terdapat indikasi kuat mengenai praktik tidak sehat dalam proses lelang pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut.
Noldy Lila menyampaikan bahwa dirinya bersama tim telah menemukan sejumlah bukti yang cukup mencurigakan dalam mekanisme pengondisian tender proyek pemerintah. Sorotan utama ditujukan kepada seorang kontraktor lokal yang dikenal dengan inisial Hae, yang diduga telah memenangkan berbagai proyek bernilai besar secara berulang kali di berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Minahasa.
Beberapa proyek strategis yang diduga terpengaruh oleh praktik monopoli ini mencakup berbagai sektor penting. Di antaranya adalah Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dengan nilai anggaran sekitar Rp2,5 Miliar, Pembangunan Rumah Dinas Anggota DPRD Minahasa yang tercatat dengan anggaran sekitar Rp1,5 Miliar, serta Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah yang menelan dana hingga mencapai Rp14 Miliar. Selain itu, sejumlah proyek besar di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa juga diduga telah diolah oleh kontraktor yang sama.
Sebagai tindakan lanjutan atas dugaan tersebut, Noldy Lila telah melakukan pelaporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Laporan resmi ini telah diterima secara sah pada hari Rabu (25/3/2026). Ia berharap agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya.
Menurut Noldy Lila, langkah pelaporan ini merupakan bagian dari upaya awal untuk mengembalikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek pemerintah di Kabupaten Minahasa. Ia berharap bahwa hasil penyelidikan yang akan dilakukan tidak hanya mampu memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Jika dugaan monopoli ini terbukti benar, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Sistem pengadaan yang sehat dan berbasis aturan sangat penting untuk menciptakan kompetisi yang adil antar pelaku usaha, sekaligus meratakan manfaat pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat," ujar Tinaas Budo'.
Laskar Manguni Indonesia Cabang Minahasa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menyuarakan penolakan terhadap praktik korupsi serta monopoli dalam pengadaan proyek pemerintah. Menurut mereka, aksi kolektif dari semua pihak sangat diperlukan agar tercipta komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik tidak etis dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Respon masyarakat terhadap langkah ini menunjukkan berbagai reaksi. Beberapa warga mengaku merasa lega karena ada pihak yang berani bersuara dan mengangkat isu ini ke permukaan, sementara sebagian lainnya mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak yang mungkin terjadi terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan atau akan dilaksanakan.
Melalui langkah-langkah yang telah diambil oleh Laskar Manguni Indonesia Cabang Minahasa, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kebijakan serta proses yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak lagi melakukan praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
LMI Minahasa juga mengimbau kepada seluruh masyarakat serta organisasi yang peduli terhadap tata kelola pengadaan yang transparan untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. "Dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti bagi terbentuknya pemerintahan yang lebih akuntabel, bersih, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat," tambah Tinaas Budo'.
Penulis : JeEv
