 |
| Untuk memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan informasi yang akurat terkait hak remisi dan integrasi, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai menggelar program jemput bola SI TARMI di area blok hunian, Selasa. |
Pekanbaru, Liputan12.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program SI TARMI (Sesi Tanya Jawab Integrasi dan Remisi) yang dilaksanakan secara langsung di area blok hunian Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Pekanbaru.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Sunu Istiqomah Danu, bersama jajaran struktural. Dengan menerapkan pendekatan jemput bola, petugas secara langsung mendatangi warga binaan untuk memberikan ruang konsultasi sekaligus menjawab berbagai pertanyaan terkait hak-hak mereka.
Dalam sesi tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, hingga mekanisme pengusulan remisi dan berbagai program integrasi, termasuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
“Kami ingin memastikan tidak ada kesimpangsiuran informasi terkait pengusulan remisi dan integrasi. Semua layanan di Lapas Narkotika Rumbai diberikan secara gratis dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sunu.
Antusiasme WBP terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan selama dialog berlangsung. Komunikasi secara langsung antara petugas dan warga binaan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar terkait layanan pemasyarakatan.
Program SI TARMI juga menjadi salah satu upaya Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai dalam membangun pola pelayanan yang terbuka dan mudah diakses warga binaan.
Melalui inovasi tersebut, pihak lapas berupaya memastikan setiap WBP memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, sekaligus memperkuat budaya pelayanan yang berintegritas, profesional, dan bebas pungli.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang semakin terbuka antara petugas dan warga binaan, sehingga proses pembinaan berjalan lebih optimal serta turut mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan harmonis.
Editor: Alfitria
