 |
| Program revitalisasi senilai Rp546.416.000 dari APBN 2026 di SMKN 1 Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, mendapat sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian material konstruksi, terutama baja ringan, dengan spesifikasi teknis memicu desakan agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung turun melakukan verifikasi lapangan. |
Mesuji, Liputan12.com — Pelaksanaan program revitalisasi di SMKN 1 Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, mendapat sorotan. Proyek yang mencakup revitalisasi tiga ruang kelas belajar serta pengecatan gedung tersebut diketahui memiliki pagu anggaran sebesar Rp546.416.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Program revitalisasi tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menunjang akses pelayanan pendidikan yang lebih layak bagi para peserta didik.
Namun, dalam pelaksanaannya muncul dugaan adanya material yang dinilai oleh sejumlah pihak belum sesuai dengan standar atau spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan terhadap proyek revitalisasi tersebut.
Sorotan terutama diarahkan pada sejumlah bagian konstruksi yang secara kasatmata dinilai perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk penggunaan material baja ringan dan komponen bangunan lainnya.
Meski demikian, penilaian mengenai sesuai atau tidaknya material dengan spesifikasi teknis tentu membutuhkan pemeriksaan secara objektif berdasarkan dokumen kontrak, RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Seorang wali murid SMKN 1 Panca Jaya yang meminta persoalannya menjadi perhatian mengungkapkan bahwa dirinya turut memperhatikan pelaksanaan proyek tersebut.
"Saya juga tidak terlalu bodoh-bodoh amat mengenai proyek tersebut. Kalau dilihat dari segi baja ringan dan bagian lainnya, menurut saya perlu diperiksa apakah sudah sesuai standar. Jangan sampai kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan," ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan tidak mengesampingkan aspek kualitas.
Menurutnya, dengan nilai anggaran yang cukup besar, masyarakat memiliki kewajaran untuk mengetahui bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan serta memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Munculnya dugaan tersebut juga tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Diperlukan proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh dokumen maupun pekerjaan fisik untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi, kerugian negara, atau pelanggaran hukum lainnya.
Karena itu, transparansi dan pengawasan menjadi penting, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.
Hingga berita ini ditulis, pihak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak SMKN 1 Panca Jaya, termasuk kepala sekolah maupun pihak pelaksana pembangunan. Konfirmasi tersebut penting untuk memberikan ruang klarifikasi sekaligus memastikan pemberitaan tetap berimbang.
Media juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar melakukan pengecekan dan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan revitalisasi SMKN 1 Panca Jaya apabila memang terdapat laporan atau temuan terkait dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi pekerjaan.
Pemeriksaan lapangan diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Liputan12.com akan terus melakukan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan memberikan ruang hak jawab apabila terdapat klarifikasi maupun penjelasan resmi mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Reporter : Misuji
