 |
| Dunia usaha menaruh harapan besar pada Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara yang resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kalangan pengusaha menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal, kepastian usaha, dan kepercayaan investor agar transisi di Kemenkeu tidak menimbulkan guncangan baru. |
Jakarta, Liputan12.com — Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Purbaya Yudhi Sadewa resmi digantikan oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Kalangan pengusaha menyambut pergantian tersebut sebagai bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan susunan kabinet serta memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Namun, bagi dunia usaha, pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan tidak hanya menyangkut perubahan figur. Momentum tersebut juga diharapkan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, stabilitas perekonomian, maupun kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan hal terpenting saat ini adalah memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.
"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," ujar Shinta saat dihubungi media, Selasa (15/9/2026).
Menurut Shinta, sosok Suahasil Nazara bukanlah figur baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Pengalaman panjangnya di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk saat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sebelumnya berkiprah di Badan Kebijakan Fiskal, dinilai menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan.
Pengalaman tersebut, kata dia, diharapkan dapat membantu Menteri Keuangan baru memahami tantangan fiskal sekaligus menjaga kesinambungan program yang telah berjalan.
"Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak," kata Shinta.
APBN Harus Tetap Prudent, tetapi Mendorong Ekonomi
Shinta menegaskan, dunia usaha berharap Kementerian Keuangan ke depan mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya harus dijaga dari sisi disiplin dan keberlanjutan, tetapi juga perlu berfungsi optimal sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian nasional.
"APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil," ungkapnya.
Bagi kalangan pengusaha, kepastian atau prediktabilitas kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan bisnis. Hal itu terutama berkaitan dengan kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi biaya operasional dan rencana ekspansi perusahaan.
Karena itu, Apindo berharap setiap perubahan kebijakan fiskal dilakukan secara terukur, disertai komunikasi yang terbuka serta ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha.
Kepastian tersebut dinilai penting agar perusahaan dapat menyusun perencanaan bisnis, investasi, dan ekspansi dengan lebih baik tanpa menghadapi perubahan kebijakan yang terlalu mendadak.
Tantangan Fiskal Tidak Ringan
Di sisi lain, tantangan yang akan dihadapi Menteri Keuangan Suahasil Nazara diperkirakan tidak ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai agenda dan prioritas pembangunan, sekaligus menjaga ruang fiskal serta kredibilitas APBN di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam kondisi tersebut, kualitas belanja negara, efektivitas penerimaan, disiplin fiskal, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian dunia usaha.
"Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," ujar Shinta.
Harapan tersebut mencerminkan kebutuhan dunia usaha agar kebijakan fiskal mampu menciptakan keseimbangan. Negara tetap membutuhkan penerimaan yang kuat untuk membiayai pembangunan, tetapi kebijakan tersebut juga diharapkan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap sektor produktif.
HIPMI: Fiskal Harus Berdampak ke Sektor Riil
Harapan serupa disampaikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Organisasi pengusaha muda tersebut menyambut penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
HIPMI menilai pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor sekaligus memastikan kebijakan fiskal semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, mengatakan tantangan Menteri Keuangan baru bukan hanya menjaga kesehatan APBN. Lebih dari itu, kebijakan fiskal harus mampu menghasilkan aktivitas ekonomi baru dan memberikan dampak nyata terhadap sektor riil.
"Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta," kata Jona dalam keterangannya.
Menurut Jona, kekuatan fiskal seharusnya tidak berhenti pada indikator kesehatan anggaran. Kebijakan yang diambil Kementerian Keuangan juga diharapkan mampu menciptakan efek berantai terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Investasi yang meningkat, proyek yang berjalan, dunia usaha yang berkembang, hingga terbukanya lapangan pekerjaan menjadi indikator yang diharapkan dapat semakin terlihat dari kebijakan fiskal pemerintah.
Dengan demikian, pergantian Menteri Keuangan diharapkan tidak menjadi sumber ketidakpastian, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan kebijakan, menjaga kredibilitas fiskal, dan memperbesar kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kalangan pengusaha kini menantikan langkah Suahasil Nazara dalam menjalankan mandat barunya, terutama dalam menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, kebutuhan pembangunan, daya saing usaha, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Redaksi
