 |
| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi KPM B3 di Desa Karangnangker, Omben, Sampang, menuai sorotan tajam. Bukan soal keterlambatan, melainkan mutu makanan yang dinilai menurun dan kemasan kertas minyak yang dianggap tak layak menjaga kualitas pangan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. |
Sampang, Liputan12.com — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok penerima manfaat B3 di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, mengeluhkan kualitas makanan serta cara pengemasan yang mereka terima dari SPPG Yayasan Babur Rizki, Desa Karangnangker, (03 September 2026).
Keluhan tersebut disampaikan pada Jumat, 28 Agustus 2026, dan kemudian menjadi perhatian setelah dokumentasi berupa rekaman video beredar di masyarakat.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah penerima manfaat menyampaikan keberatan terhadap pelayanan yang mereka nilai belum sesuai dengan tujuan utama program MBG, yakni menyediakan makanan yang bergizi, aman, layak konsumsi, serta memenuhi standar kebersihan bagi masyarakat penerima.
Menu Dinilai Monoton, Kondisi Nasi Dipersoalkan
Salah satu persoalan yang disoroti KPM adalah variasi menu yang dinilai minim dan cenderung berulang. Menurut penerima manfaat, keberagaman menu penting karena makanan yang diberikan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus layak dan menarik untuk dikonsumsi, khususnya oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain persoalan menu, penerima manfaat juga mempertanyakan kondisi nasi yang mereka terima. Mereka menyebut tekstur nasi mengalami perubahan sehingga menimbulkan keraguan apakah makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena makanan dalam program MBG diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kualitas asupan makanan.
“Katanya makanan bergizi, tapi kalau nasi berubah tekstur dan kemasan tidak mampu menjaga kualitas, ini program gizi atau program tebak-tebakan sebelum makanan disantap?” ujar salah satu KPM dalam video yang beredar.
Kemasan Kertas Minyak Dipertanyakan
Tak hanya kualitas makanan, penggunaan kertas minyak sebagai kemasan juga menjadi persoalan yang dipertanyakan penerima manfaat.
KPM menilai kemasan seharusnya mampu menjaga makanan tetap aman, bersih, dan dalam kondisi yang layak ketika diterima. Mereka mempertanyakan apakah jenis kemasan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk distribusi makanan dalam program MBG.
Menurut mereka, persoalan kemasan bukan sekadar masalah tampilan, melainkan berkaitan dengan kebersihan, keamanan pangan, ketahanan makanan selama proses distribusi, hingga kenyamanan penerima saat mengonsumsi makanan.
Para penerima manfaat berharap evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kandungan gizi makanan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan benar-benar diterima oleh KPM.
KPM: MBG Jangan Hanya Bergizi di Atas Kertas
KPM menegaskan bahwa mereka mendukung keberadaan program MBG. Namun, dukungan tersebut menurut mereka harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan keterbukaan terhadap kritik.
Mereka berharap program pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
“Yang kami harapkan bukan makanan mewah. Kami hanya ingin makanan yang layak, aman, higienis, bergizi dan bermartabat ketika sampai kepada penerima,” ujar salah satu perwakilan KPM.
Terlebih, sasaran B3 mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang merupakan kelompok yang membutuhkan asupan nutrisi dengan perhatian lebih.
Pernyataan Asisten Lapangan Tuai Kritik
Situasi semakin menjadi perhatian setelah, menurut keterangan para KPM, asisten lapangan SPPG meminta agar persoalan tersebut tidak diperbesar dengan alasan, “Kita sama-sama aktivis loh.”
Pernyataan tersebut justru menuai tanggapan dari penerima manfaat.
Menurut mereka, status atau latar belakang sebagai aktivis seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi ruang kritik, terlebih ketika kritik tersebut menyangkut kualitas pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau memang sama-sama aktivis, seharusnya sama-sama berani memperbaiki. Program sebesar MBG tidak boleh alergi terhadap kritik. KPM bukan objek belas kasihan. Mereka memiliki hak mendapatkan pangan yang layak dan bermartabat,” tegas salah satu perwakilan penerima manfaat.
KPM juga meminta agar setiap keluhan yang muncul di tingkat bawah tidak dianggap sebagai upaya menjatuhkan program pemerintah. Sebaliknya, keluhan tersebut semestinya dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan.
Minta BGN Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, para KPM meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Yayasan Babur Rizki, Desa Karangnangker.
Mereka meminta pemeriksaan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menyentuh kondisi makanan yang diterima masyarakat.
“Periksa kualitas makanannya, cek kelayakan kemasannya, dan jangan menunggu masalah ini viral baru semuanya bergerak,” harap mereka.
KPM juga berharap adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses sehingga penerima manfaat dapat menyampaikan keluhan tanpa merasa ditekan atau khawatir persoalannya akan dianggap sebagai upaya mengganggu program.
Menunggu Klarifikasi SPPG dan BGN
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SPPG Yayasan Babur Rizki maupun Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai keluhan yang disampaikan para KPM tersebut.
Liputan12 masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai standar makanan, penggunaan kemasan, mekanisme pengawasan kualitas, serta tindak lanjut atas keluhan penerima manfaat.
Konfirmasi dari pihak SPPG dan BGN penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh sekaligus memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Publik pun menunggu langkah konkret dari pihak terkait. Sebab, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, kebersihan, kelayakan, dan manfaat makanan yang benar-benar diterima masyarakat.
Laporan: Saladin
Editor: Agus Mandie
