 |
| Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti maraknya kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim telah menembus puluhan ribu korban. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi menegakkan hukum terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. |
Jakarta, Liputan12.com – Kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Besarnya jumlah warga, termasuk peserta didik, yang dilaporkan terdampak dalam sejumlah kejadian membuat persoalan keamanan pangan dalam program tersebut mendapat sorotan serius.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut menyampaikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia menilai setiap kejadian yang menyangkut keselamatan masyarakat, terlebih anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif atau kesalahan teknis semata.
Menurut Mahfud, apabila dalam proses penyediaan dan distribusi makanan ditemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur pidana, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mahfud juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Pemeriksaan, menurutnya, perlu dilakukan dari sisi pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Sorotan tersebut menjadi semakin penting menyusul munculnya berbagai laporan mengenai kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan dalam sejumlah pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Dorong Penegakan Hukum
Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut dia, negara memiliki kewajiban memastikan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sekaligus menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan dengan standar keamanan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemerintah dinilai perlu memastikan tidak ada upaya untuk mengabaikan kasus maupun melindungi pihak tertentu apabila memang ditemukan pelanggaran.
Selain aspek hukum, evaluasi terhadap mekanisme pengawasan juga dinilai mendesak. Pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan standar operasional secara konsisten dan memiliki mekanisme pengendalian mutu yang memadai.
Angka Korban Perlu Diverifikasi
Sementara itu, klaim mengenai jumlah korban keracunan MBG yang disebut telah mencapai sekitar 50 ribu orang perlu ditempatkan secara proporsional dan diverifikasi berdasarkan data resmi pemerintah atau lembaga berwenang.
Pasalnya, jumlah korban dapat berubah seiring proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran laporan dari masing-masing daerah. Karena itu, angka tersebut sebaiknya disebut sebagai angka yang dilaporkan atau diklaim, apabila belum terdapat konfirmasi resmi yang menguatkannya.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan keamanan program MBG. Investigasi yang transparan, evaluasi menyeluruh, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah dinilai penting agar program pemenuhan gizi tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan membuka informasi secara transparan mengenai jumlah kejadian, jumlah penerima manfaat yang terdampak, hasil pemeriksaan kesehatan, penyebab kejadian, serta tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, penanganan kasus tidak berhenti pada pemberian bantuan kepada korban, tetapi juga menyentuh akar persoalan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Saladin
