Jawa Timur, Liputan12.com — Desakan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi kembali menguat di Jawa Timur. Sorotan publik mencuat setelah muncul dugaan keracunan massal yang dialami lebih dari 112 santri di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Peristiwa tersebut menambah daftar insiden kesehatan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang diunggah oleh akun Sakib Mahmud, jumlah anak yang disebut terdampak berbagai insiden terkait MBG di Jawa Timur diperkirakan telah mencapai lebih dari 1.000 orang.
Namun, angka tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena merupakan akumulasi berdasarkan unggahan pihak tertentu dan belum disebut sebagai angka resmi pemerintah. Verifikasi dari instansi berwenang diperlukan untuk memastikan jumlah korban, lokasi kejadian, serta hubungan masing-masing kasus dengan pelaksanaan program MBG.
Sorotan terhadap mekanisme program juga disampaikan Mahmudi, penulis buku Humanisme Samawi sekaligus mahasiswa Pascasarjana Financial Engineering di WorldQuant University. Ia menilai aspek keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG.
“Saya rasa sudah cukup alasan keselamatan untuk mengubah skema MBG ini. Dan saya rasa yang membela MBG hanya pemilik dapur. Sekarang pilihan masyarakat: mau menyelamatkan APBN dan anak, atau menyelamatkan saham pemilik dapur?” tegas Mahmudi dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik. Salah satu isu yang ikut disorot adalah keberadaan pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam ekosistem pelaksanaan MBG.
Sejumlah warganet mempertanyakan apakah mekanisme pengelolaan dan pembiayaan dapur MBG telah memiliki pengawasan yang memadai, terutama terkait standar keamanan pangan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga mekanisme penanganan ketika terjadi dugaan keracunan.
Tiga Sorotan Utama Publik
Pertama, evaluasi terhadap skema pelaksanaan MBG. Sebagian masyarakat mendorong adanya evaluasi menyeluruh, bahkan meminta penghentian sementara di lokasi tertentu apabila ditemukan persoalan keamanan pangan yang serius. Mereka menilai keselamatan anak harus ditempatkan di atas target pelaksanaan program.
Kedua, dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Narasi di media sosial mempertanyakan potensi kepentingan bisnis di balik pengelolaan SPPG. Meski demikian, tudingan mengenai adanya konflik kepentingan atau keuntungan tidak semestinya digeneralisasi kepada seluruh pengelola dapur tanpa bukti dan pemeriksaan resmi.
Ketiga, persoalan anggaran dan keselamatan penerima manfaat. Perdebatan berkembang pada bagaimana pemerintah memastikan anggaran negara yang besar untuk program MBG benar-benar menghasilkan manfaat gizi tanpa mengorbankan standar keamanan pangan.
Di sisi lain, pemerintah dan pihak pelaksana program perlu memberikan penjelasan secara terbuka setiap kali terjadi insiden. Informasi mengenai hasil pemeriksaan makanan, kondisi korban, penyebab kejadian, standar pengawasan dapur, serta langkah korektif penting disampaikan kepada masyarakat untuk mencegah munculnya spekulasi.
Kasus di Sidoarjo juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap dapur penyedia makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki prosedur pengawasan yang ketat.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah konkret dari pihak berwenang dan penanggung jawab program MBG terkait dugaan insiden yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur.
Terlepas dari pro dan kontra terhadap program tersebut, keselamatan anak sebagai penerima manfaat merupakan kepentingan yang tidak dapat ditawar. Evaluasi berbasis data, pemeriksaan independen, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awalnya.
Saladin
