 |
| Ratusan guru berseragam cokelat menggelar aksi di halaman pendopo Kabupaten Pemalang pada 2026, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditutup sementara. Aksi tersebut dipicu sorotan terhadap kesiapan tenaga kesehatan, standar keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan distribusi makanan untuk siswa. |
Pemalang, Liputan12.com — Sejumlah guru di Kabupaten Pemalang menggelar aksi demonstrasi yang menyuarakan keberatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan tuntutan agar program MBG dihentikan atau ditutup.
Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial dan mendapat perhatian masyarakat. Dalam rekaman yang disebut disebarkan melalui akun TikTok @pemalangkhlass99, terlihat sejumlah guru mengenakan seragam berwarna cokelat berkumpul di halaman sebuah gedung sambil membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi.
Salah satu tulisan yang terlihat dalam aksi tersebut memuat seruan, “TUTUP MPK TUTUP”. Peserta aksi juga menyampaikan kekhawatiran mengenai aspek keselamatan serta kesiapan tenaga pendukung dalam pelaksanaan program.
Dalam salah satu bagian video, seorang orator mempertanyakan keberadaan tenaga kesehatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Mana satu mana nakes? Ada satu nakes,” ujar orator dalam rekaman video tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan adanya kekhawatiran dari peserta aksi mengenai kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme penanganan apabila terjadi persoalan kesehatan yang berkaitan dengan makanan yang dibagikan kepada para siswa.
Warga Ikut Menyuarakan Keberatan
Keberatan terhadap pelaksanaan MBG juga disampaikan seorang warga Pemalang melalui video lain yang beredar di media sosial.
Warga tersebut mengaku memberikan apresiasi kepada para guru yang berani menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia bahkan menyatakan dirinya juga berharap program tersebut ditutup apabila persoalan keamanan dan pelaksanaannya belum dapat dipastikan.
“Jos gandos pokoknya jos gandos. Saya apresiasi untuk guru yang demo tentang MBG tutup. Saya juga minta ditutup,” ujar warga tersebut.
Ia kemudian menyampaikan pandangannya mengenai fungsi utama sekolah.
“Anak sekolah itu ya anak sekolah—berangkat ke sekolah itu butuh ilmu. Urusan makan itu urusan orang tua,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi warga yang menyuarakan kekhawatiran mengenai prioritas pendidikan serta pembagian peran antara sekolah dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan anak.
Sorotan terhadap Persoalan Keamanan Pangan
Selain mempertanyakan pelaksanaan program, warga tersebut juga menyinggung berbagai pemberitaan mengenai kasus gangguan kesehatan atau keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
“Yang perlu diusut itu yang keracunan itu penyebabnya apa. Sampai detik ini, sampai puluhan, sampai ribuan keracunan belum ada yang tersangka,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setiap kejadian yang berkaitan dengan dugaan keracunan makanan ditelusuri secara serius untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.
Pernyataan mengenai jumlah korban maupun belum adanya tersangka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam video dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi maupun aparat penegak hukum terkait.
MBG dan Tantangan Pengawasan
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Namun, pelaksanaannya membutuhkan standar keamanan pangan, kebersihan, distribusi, penyimpanan, serta pengawasan yang ketat.
Karena makanan diberikan kepada anak-anak dalam jumlah besar, setiap persoalan yang menyangkut kualitas maupun keamanan pangan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dan orang tua.
Oleh karena itu, kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pengawasan dan respons apabila terjadi dugaan gangguan kesehatan setelah makanan dikonsumsi.
Di sisi lain, tuntutan penutupan program juga perlu ditempatkan dalam konteks aspirasi peserta aksi dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa seluruh pelaksanaan MBG bermasalah.
Menunggu Penjelasan Pemerintah
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak penyelenggara MBG di daerah tersebut mengenai aksi para guru dan tuntutan penghentian program sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.
Keterangan resmi dari pihak terkait diperlukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk mengenai standar keamanan pangan, jumlah tenaga kesehatan yang dilibatkan, mekanisme pengawasan, serta langkah penanganan apabila ditemukan dugaan kasus keracunan atau gangguan kesehatan.
Perdebatan mengenai MBG pun terus berkembang di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai program tersebut memiliki tujuan positif karena membantu pemenuhan gizi anak sekolah. Sementara pihak lainnya meminta agar aspek keamanan, transparansi, pengawasan, dan kesiapan pelaksanaan menjadi perhatian utama.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan tersebut semestinya dapat menjadi ruang evaluasi bersama. Program yang menyangkut anak-anak harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan keselamatan, kesehatan, serta kepentingan pendidikan.
Aspirasi para guru dan masyarakat Pemalang pun layak mendapat ruang untuk didengar dan dijawab secara terbuka oleh pihak berwenang. Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi perlu dilakukan berdasarkan data serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
