 |
| Upaya Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama MBG Watch untuk menyampaikan surat somasi terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (10/9/2026) diklaim tidak diterima. Peristiwa tersebut memicu sorotan koalisi yang menilai BGN menunjukkan sikap antikritik terhadap pengawasan publik. |
Jakarta, Liputan12.com — Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama MBG Watch mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Kamis (10/9/2026), untuk menyampaikan surat somasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedatangan perwakilan masyarakat sipil tersebut disebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. KOSPI dan MBG Watch menyatakan pihak BGN tidak bersedia menerima surat somasi yang mereka bawa.
Penolakan tersebut kemudian mendapat sorotan dari kedua kelompok yang selama ini mengawal dan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya berkaitan dengan aspek pendidikan, tata kelola, transparansi, serta dampak program terhadap masyarakat.
Menurut KOSPI dan MBG Watch, kedatangan mereka ke Kantor BGN dilakukan melalui cara yang baik dengan tujuan menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan publik terhadap program pemerintah.
"Kami datang secara baik-baik untuk menyampaikan aspirasi dan pengawasan publik terkait polemik pelaksanaan program MBG. Penolakan penerimaan surat somasi ini memperlihatkan indikasi kuat bahwa BGN bersikap antikritik dan menutup mata dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di lapangan," tegas perwakilan koalisi di depan Kantor BGN.
KOSPI menilai lembaga pemerintah semestinya memiliki ruang dialog dengan masyarakat, termasuk terhadap kelompok yang menyampaikan kritik, evaluasi maupun keberatan atas pelaksanaan suatu kebijakan publik.
Bagi koalisi, surat somasi tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen hukum, melainkan bagian dari upaya masyarakat sipil meminta adanya perhatian dan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti dalam pelaksanaan program MBG.
Soroti Transparansi dan Tata Kelola MBG
Surat somasi yang dibawa KOSPI bersama MBG Watch disebut memuat sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi terhadap efektivitas program MBG, transparansi tata kelola, serta dampak pelaksanaannya terhadap sektor pendidikan.
Kedua kelompok tersebut meminta agar berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar program yang menggunakan sumber daya negara tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
KOSPI dan MBG Watch juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program MBG di lapangan.
Mereka menegaskan bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika dalam pelaksanaan kebijakan publik. Karena itu, penolakan terhadap surat somasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian publik.
Tidak Akan Mundur
Meski surat somasi disebut tidak diterima oleh pihak BGN, KOSPI dan MBG Watch menyatakan tidak akan menghentikan langkah mereka.
Koalisi menegaskan akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk jalur hukum maupun konsolidasi publik yang lebih luas, agar aspirasi dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan MBG tetap dapat disampaikan.
"Kami tidak akan mundur. Pengawasan terhadap program publik adalah hak masyarakat dan harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegas perwakilan koalisi.
KOSPI bersama MBG Watch selanjutnya berharap pihak BGN membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pernyataan atau tanggapan resmi dari pihak BGN terkait penolakan penerimaan surat somasi sebagaimana disampaikan KOSPI dan MBG Watch belum dicantumkan dalam keterangan tersebut.
Kontak Media:
Tim Media KOSPI
Tim Komunikasi MBG Watch
Tag: #SelamatkanPendidikan #MBGWatch #KOSPI #BGN
Editor : Saladin
