 |
| Kondisi Jalan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Harapan di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali dikeluhkan. Akses vital yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pemukiman warga itu disebut telah rusak puluhan tahun tanpa penanganan serius dari pengelola pelabuhan maupun pemerintah daerah. |
Selatpanjang, Riau – Liputan12.com — Kondisi jalan menuju Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Harapan, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali menjadi sorotan masyarakat dan para pekerja pelabuhan. Jalan yang disebut telah mengalami kerusakan selama puluhan tahun tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius.
Keluhan itu disampaikan masyarakat bersama buruh pelabuhan, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), LP2KP, Kepala KSOP, MPC Pemuda Pancasila, Pujakusuma serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka mendesak PT Pelindo dan pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawab serta komitmen nyata terhadap kondisi infrastruktur di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan.
Salah seorang pekerja pelabuhan, Abud, bersama pemuda setempat, Hentino, turut menyampaikan keresahan mengenai kondisi akses jalan tersebut. Menurut mereka, kerusakan yang berlangsung cukup lama itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun para pekerja yang setiap hari menggunakan akses menuju kawasan pelabuhan.
“Jalan ini sudah lama rusak. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk pelabuhan setiap hari semakin memperparah kondisi jalan. Para pekerja dan masyarakat harus ekstra hati-hati saat melintas,” ujar Hentino, Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan, kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kelancaran mobilitas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kendaraan maupun gerobak yang digunakan buruh untuk melangsir barang dari pelabuhan menuju lokasi pembongkaran disebut kerap mengalami kendala bahkan kerusakan akibat buruknya kondisi jalan.
Menurut Hentino, persoalan tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi kenyamanan. Infrastruktur jalan yang layak berkaitan erat dengan keselamatan pekerja, kelancaran distribusi barang serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Harapan.
Masyarakat dan para buruh juga meminta adanya keterbukaan dalam pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas di kawasan pelabuhan. Mereka menilai, jika masyarakat diberi ruang untuk ikut terlibat dalam perawatan jalan secara transparan dan terarah, hal tersebut selain membantu menjaga kondisi infrastruktur juga berpotensi membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Selain kondisi jalan, masyarakat turut mempertanyakan berbagai pungutan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, di antaranya sharing pelabuhan, uang pas, biaya kebersihan dan pungutan lainnya.
Mereka berharap terdapat penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan berbagai pungutan tersebut, termasuk sejauh mana kontribusinya terhadap pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur di kawasan pelabuhan.
“Dari berbagai kutipan yang selama ini ada, masyarakat belum melihat adanya perawatan jalan yang berarti. Kami berharap ada transparansi dan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini,” lanjutnya.
Pelabuhan Tanjung Harapan merupakan salah satu kawasan penting dalam aktivitas bongkar muat dan pergerakan barang di Selatpanjang. Tingginya mobilitas kendaraan, buruh serta masyarakat membuat kondisi akses menuju kawasan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Masyarakat juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pelabuhan yang dinilai dapat direnovasi, sementara akses jalan menuju pelabuhan masih mengalami kerusakan. Mereka mempertanyakan mengapa perbaikan jalan dan fasilitas pendukung lainnya belum dilakukan secara optimal.
Tidak hanya kerusakan jalan, persoalan minimnya penerangan pada malam hari juga menjadi perhatian. Kondisi jalan yang rusak ditambah penerangan yang kurang memadai dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pekerja dan masyarakat yang harus beraktivitas pada malam hari.
Atas kondisi tersebut, masyarakat, buruh pelabuhan serta berbagai elemen yang menyampaikan aspirasi berharap PT Pelindo bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan secara langsung.
Mereka meminta adanya langkah konkret berupa perbaikan jalan, peningkatan penerangan serta pemeliharaan kawasan pelabuhan secara berkelanjutan. Masyarakat juga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah.
Bagi masyarakat, perbaikan akses jalan bukan hanya menyangkut kepentingan pelabuhan, melainkan juga menyangkut keselamatan pekerja, kelancaran distribusi barang dan roda perekonomian masyarakat Selatpanjang.
Editor: Alfitria
