 |
| Di balik kemeriahan 374 regu pelajar yang memadati depan Pendopo Trunojoyo pada gerak jalan HUT ke-81 RI, Disporabudpar Sampang justru menyisakan dua ironi: pendidikan yang dikotak-kotakkan lewat sistem zonasi Kota-Pinggiran-Pedesaan, dan ruang partisipasi publik yang dipangkas dengan dalih efisiensi anggaran. |
Sampang – Liputan12.com – Pekik “Merdeka!” dan derap langkah 374 regu pelajar yang memadati kawasan depan Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang pada Selasa–Rabu, 11–12 Agustus 2026, semestinya menjadi gambaran semangat nasionalisme dan kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan kritis mengenai pemerataan pendidikan dan ruang partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan di Kabupaten Sampang.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pembagian kategori pemenang dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang ke dalam tiga zona, yakni Kota, Pinggiran, dan Pedesaan.
Kepala Disporabudpar Sampang, H. Marnilem, menyebut pembagian tersebut sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Dari sisi pemerataan kesempatan, kebijakan zonasi tersebut memang dapat dipandang sebagai upaya memberikan ruang bagi sekolah dengan kondisi dan karakteristik berbeda.
Namun, dari perspektif yang lebih kritis, kebijakan itu juga memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa perbedaan kualitas dan fasilitas antarsekolah harus diselesaikan dengan memisahkan arena kompetisinya?
Jika ketimpangan sarana, prasarana, sumber daya manusia, maupun kualitas pendidikan masih menjadi persoalan, maka pembagian berdasarkan zona berpotensi hanya menjadi solusi sementara. Persoalan utama berupa kesenjangan mutu pendidikan justru tetap membutuhkan pembenahan yang lebih serius.
Dengan kata lain, kompetisi boleh dibagi berdasarkan kondisi objektif peserta, tetapi pemerataan kualitas pendidikan tidak semestinya berhenti pada pembagian zona.
Partisipasi Masyarakat Turut Dipangkas
Sorotan lainnya datang dari ditiadakannya kategori OPD dan masyarakat umum dalam rangkaian kegiatan tahun ini.
Alasan keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu pertimbangan. Kebijakan tersebut tentu dapat dipahami dalam konteks efisiensi keuangan daerah.
Namun, di sisi lain, keputusan itu menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat diberikan ruang untuk ikut menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan.
HUT Kemerdekaan bukan semata-mata agenda pemerintah. Perayaan tersebut merupakan momentum bersama yang semestinya mampu mempertemukan pelajar, aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, dan warga dalam suasana kebangsaan.
Ketika kategori masyarakat umum ditiadakan, ruang partisipasi publik otomatis menjadi lebih sempit. Masyarakat akhirnya lebih banyak ditempatkan sebagai penonton daripada sebagai bagian aktif dari perayaan.
Di sinilah muncul ironi: semangat persatuan dan kebersamaan digaungkan di atas panggung, tetapi ruang partisipasi masyarakat justru mengalami penyempitan dengan alasan keterbatasan anggaran.
Antara Seremonial dan Realitas
Pada acara pelepasan, Wakil Bupati Sampang H. Akhmad Mahfudz menyampaikan pesan mengenai persatuan, kedisiplinan, serta semangat perjuangan para pahlawan.
Pesan tersebut tentu penting untuk terus ditanamkan kepada generasi muda.
Namun, nilai-nilai tersebut akan jauh lebih bermakna apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Nasionalisme tidak cukup hanya diwujudkan melalui pekik “Merdeka”, barisan peserta, maupun seremoni tahunan.
Nasionalisme juga harus hadir dalam bentuk keberpihakan terhadap pemerataan pendidikan, kesempatan yang setara, serta ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan momentum HUT RI ke-81 sebagai bahan evaluasi.
Jika persoalan pendidikan masih menunjukkan kesenjangan antara wilayah kota, pinggiran, dan pedesaan, maka pekerjaan rumahnya bukan sekadar mengatur kategori lomba berdasarkan zona. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh sekolah di Sampang memperoleh kesempatan yang semakin setara dalam hal fasilitas, kualitas tenaga pendidik, dan akses terhadap pendidikan bermutu.
Begitu pula dengan partisipasi publik. Keterbatasan anggaran memang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan pemerintah. Namun, kreativitas dan kolaborasi dengan masyarakat dapat menjadi alternatif agar semangat kemerdekaan tetap dapat dirasakan secara luas tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Pada akhirnya, piala bergilir dan pembagian kategori hanyalah bagian kecil dari sebuah perayaan. Yang jauh lebih penting adalah apakah semangat kemerdekaan benar-benar mampu menghadirkan kesetaraan, kebersamaan, dan ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat Sampang.
Sebab kemerdekaan tidak seharusnya hanya dirayakan di atas panggung. Kemerdekaan juga harus terasa dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan hak setiap warga untuk ikut mengambil bagian dalam kehidupan daerahnya.
Saladin
