CIREBON, Liputan12.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BOS di lingkungan SDN 1 Kempek dan SDN 1 Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Jawa barat mulai memasuki babak serius. Dua kepala sekolah dan bendahara BOS diketahui terus menjalani pemeriksaan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Cirebon secara maraton.
Pemeriksaan tersebut menjadi sorotan lantaran menyangkut pengelolaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara. Aparat penegak hukum disebut tengah mendalami sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penggunaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban anggaran di masing-masing sekolah.
Pemeriksaan terhadap dua kepala sekolah dan bendahara BOS yang terus mengalami panggilan dari unit tindak pidana korupsi Polresta Cirebon secara maraton menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Publik kini menunggu sejauh mana Tipidkor Polresta Cirebon mengurai dugaan penyimpangan.
Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Kempek dan Sdn 1 Palimanan Barat sendiri menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan peserta didik. Setiap rupiah anggaran seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan digunakan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan sekolah.
Disisi lain pemerhati pendidikan sekaligus pimpinan redaksi media DINAMIKA PENDIDIKAN Perwakilan Jawa Barat, Dede S, akan terus mengawal kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 1 Kempek dan SDN 1 Palimanan Barat sampai dengan tuntas.
"Saya dan rekan media yang ada di Kabupaten Cirebon akan terus mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Apalagi kepala SDN 1 Kempek, Suyatno, itu adalah ketua K3S yang mana harusnya memberikan contoh yang baik kepada para kepala sekolah di Kabupaten Cirebon. Bukan malah sebaliknya yang sekarang setatusnya menjadi terperiksa," Tegas Dede S.
Bung Arya
