Majalengka, Liputan12.com – Niat mulia pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan anak melalui program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka kini diwarnai dengan temuan yang sangat miris. Pihak penyedia makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga kuat menjadikan program yang bertujuan untuk kesejahteraan anak tersebut sebagai ladang bisnis demi meraup keuntungan pribadi yang tidak wajar.
Dugaan kuat praktik tidak bermoral ini terkuak setelah Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan langsung oleh Bupati Majalengka ke salah satu sekolah penerima manfaat program MBG pada Sabtu (18/07/2026). Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan secara mendetail, Bupati dengan tegas menyoroti kondisi kualitas makanan yang disajikan serta takaran porsi yang diberikan kepada para siswa.
Kualitas Gizi Dikorbankan demi Profit
Berdasarkan hasil pengecekan komponen menu yang disajikan pada hari sidak tersebut, tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menaksir bahwa nilai satu porsi makanan bergizi yang disuplai oleh pihak SPPG hanya berkisar di bawah Rp 6.500 per porsi. Angka ini dinilai sangat memprihatinkan dan jauh di bawah standar indeks harga MBG yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang seharusnya mencakup semua unsur gizi yang dibutuhkan anak.
"Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan anggaran seminim itu, bagaimana mungkin bisa menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, yang seharusnya mencakup karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayuran, buah, hingga susu sebagai pelengkap," ujar salah satu pejabat yang turut serta dalam sidak.
Temuan ini memunculkan indikasi kuat bahwa pihak pengelola SPPG telah sengaja "menunggangi" program MBG yang seharusnya bermanfaat bagi anak-anak. Mereka dinilai mengambil untung terlampau besar dengan cara menyunat anggaran belanja bahan makanan dan lauk pauk yang seharusnya menjadi hak dasar anak-anak penerima manfaat program ini. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa.
Peringatan Keras: Jangan Kebiri Hak Anak!
Merespons temuan di lapangan yang sangat mengecewakan ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka menyatakan tidak akan tinggal diam. Bupati Majalengka menegaskan bahwa program strategis yang digagas oleh pemerintah pusat ini mengemban tanggung jawab moral yang sangat besar, karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda Indonesia.
"Tindakan mengurangi takaran gizi dan menurunkan kualitas makanan hanya untuk mencari celah keuntungan finansial adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program MBG. Kita tidak akan mentolerir pihak mana pun yang mencoba merusak program yang bertujuan untuk kesejahteraan anak-anak kita," tegas Bupati dalam keterangan resmi setelah sidak.
Pihaknya mengungkapkan bahwa SPPG yang terbukti melakukan praktik tidak sesuai dengan ketentuan akan dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberikan sanksi berat hingga penghentian sementara operasional (suspend) jika terbukti telah melakukan pelanggaran fatal terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan program MBG yang telah ditetapkan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga mendorong seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, serta aparat terkait untuk terus melakukan pengawasan bersama. Tujuannya adalah agar hak nutrisi anak-anak di wilayah Majalengka tidak lagi dikebiri oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi semata.
"Kita membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Setiap anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang layak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya," pungkas Bupati.
Penulis/Editor: @gusmandie
