Ogan Ilir, Liputan12.com– Kondisi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terletak persis di samping Jembatan Tanjung Raja kini menyisakan pemandangan yang sangat memprihatinkan. Bangunan yang baru saja diresmikan pada tanggal 9 Maret 2022 ini berada di bawah naungan Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, namun plafonnya sudah roboh dan dibiarkan tanpa perbaikan sejak hampir dua tahun silam.
Belum berlalu waktu yang lama sejak peresmiannya, namun cat dinding di seluruh ruangan sudah terlihat kusam dan memudar dimakan debu yang menumpuk lama. Hampir di setiap sudut ruangan, langit-langit hingga sela-sela bangunan dipenuhi sarang laba-laba. Pemandangan ini semakin mempertegas bahwa gedung yang seharusnya menjadi kebanggaan ini nyaris tidak pernah mendapatkan perawatan yang layak sama sekali.
Berdasarkan pengamatan langsung awak media di lokasi, aktivitas pelayanan di kantor ini terlihat sangat sepi. Padahal memiliki peran penting dalam urusan teknis jalan dan jembatan, namun hanya terlihat sekitar 3 hingga 4 orang petugas yang sedang bertugas saat itu. Salah satunya adalah Dedi yang menjabat sebagai operator di unit tersebut.
Menurut keterangan Dedi, pihaknya sebenarnya sudah berupaya melaporkan kondisi kerusakan dan mengajukan usulan perbaikan secara resmi sejak tahun lalu. Namun sayangnya, sampai berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda realisasi maupun tindak lanjut yang nyata dari pihak atasan.
"Kami sudah kirim proposal perbaikan sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada kabar dan belum ada realisasi apa-apa," ungkap Dedi.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi kebersihan yang sangat memprihatinkan itu terjadi karena selama ini tidak ada tenaga khusus yang ditugaskan untuk merawat kebersihan gedung ini. "Siapa yang mau membersihkannya? Selama satu tahun terakhir ini tidak ada petugas kebersihan yang ditempatkan di sini. Kalau pun ada yang bersih sedikit, itu hanya usaha kami yang bertugas di sini saja yang membersihkan semampu kami," tambahnya.
Kondisi ini pun memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang lewat maupun yang pernah berurusan ke lokasi: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan aset milik pemerintah ini? Mengapa usulan yang sudah disampaikan sejak lama tidak mendapatkan perhatian yang layak? Dan apakah anggaran pemeliharaan aset daerah memang tidak dialokasikan lagi untuk gedung pelayanan publik seperti ini?
Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan maupun pejabat terkait mengenai kondisi gedung yang dibiarkan rusak dan tidak terawat ini. Awak media akan terus menindaklanjuti masalah ini hingga mendapatkan jawaban yang jelas dan solusi yang nyata bagi para petugas maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
