Nasional – Liputan12.com – Kebijakan penutupan sementara dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa libur sekolah menuai protes keras dari para mitra pelaksana di seluruh Indonesia. Mereka menilai aturan yang baru dikeluarkan tersebut sangat merugikan dan belum mempertimbangkan kondisi riil serta tantangan yang dihadapi di lapangan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebijakan ini mengharuskan seluruh dapur MBG yang melayani siswa sekolah dasar dan menengah pertama berhenti beroperasi saat siswa tidak masuk sekolah, baik pada libur akhir pekan, hari raya nasional, maupun masa libur panjang seperti libur semester atau libur tahunan. Namun para mitra pelaksana yang terdiri dari pengusaha lokal, kelompok masyarakat, maupun badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan realitas biaya operasional yang harus mereka tanggung.
Menurut mereka, biaya operasional seperti gaji tenaga kerja tetap harus dibayarkan, sewa tempat operasional tidak dapat dihentikan, serta pemeliharaan fasilitas dapur seperti peralatan memasak dan pendingin makanan juga tetap harus dikeluarkan meskipun tidak ada kegiatan produksi makanan. Kondisi ini membuat mereka harus menanggung beban biaya tanpa adanya sumber pendapatan dari program MBG selama masa penutupan.
“Kami menolak keras kebijakan ini. Penutupan saat libur sekolah sangat merugikan kami, karena biaya tetap terus berjalan sementara pendapatan terhenti total,” tegas salah satu perwakilan mitra MBG dari Jawa Tengah dalam pernyataan resmi yang diterima awak media. “Kita sudah merencanakan anggaran dan jadwal produksi berdasarkan kontrak yang telah disepakati, tapi dengan adanya kebijakan ini semua menjadi kacau dan membuat kita harus mencari sumber dana tambahan untuk menutupi kerugian.”
Selain aspek kerugian ekonomi yang dirasakan langsung oleh para mitra, mereka juga menyoroti perlunya kejelasan aturan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk kelangsungan program MBG. Para mitra mengakui bahwa tujuan utama program ini yaitu memberikan makanan bergizi bagi siswa memang sangat penting, namun pelaksanaannya juga harus memastikan kelangsungan usaha mitra agar program dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang.
Mereka berharap pemerintah dapat segera meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Beberapa alternatif yang diajukan antara lain adalah memberikan subsidi untuk biaya tetap selama masa libur sekolah, mengizinkan dapur MBG untuk memproduksi makanan bagi kelompok lain yang membutuhkan selama libur, atau menyusun jadwal operasional yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
“Hanya dengan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, program MBG dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa sekaligus tidak membebani pelaksana di tingkat bawah,” tambah perwakilan tersebut.
Hingga saat ini, pihak berwenang yang mengelola program MBG belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan protes yang diajukan oleh para mitra pelaksana. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera merespons dan mencari titik temu yang baik untuk menjaga kelangsungan program yang sangat penting bagi kesehatan dan nutrisi anak-anak bangsa.
Penulis: Tim Liputan12
Sal / Agusmandie
