Nasional – Liputan12.com -- Program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) kembali menjadi sorotan publik setelah jumlah korban jiwa yang meninggal dunia meningkat menjadi 5 orang. Kejadian memilukan ini memicu desakan keras dari berbagai pihak untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Program yang digagas di bawah naungan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) oleh Kementerian Pertahanan bertujuan mencetak pengelola koperasi desa dan kampung nelayan. Namun, sejak berjalan, program ini telah menimbulkan duka mendalam dengan korban jiwa yang terus bertambah:
- Korban ke-1 hingga ke-3: Yonanda Muhammad Taufiq (henti jantung), Anisa Muyassaroh (serangan panas/heat stroke), dan Novia Rahmadhani Sihotang (tuberkulosis).
- Korban ke-4: Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, yang sempat mengeluh sesak napas, dirawat di RSAU dr. Esnawan Antariksa, dan meninggal pada Jumat dini hari (26/6/2026).
- Korban ke-5 (terbaru): Nola Dya Sari, mengalami sesak napas dan henti jantung usai mengikuti sesi pembelajaran, lalu dinyatakan meninggal pada Jumat malam (26/6/2026).
Pemerintah Beri Respon Serius, DPR Desak Dihentikan
Merespons kejadian ini, berbagai pihak memberikan tanggapan serius:
✅ Kementerian Pertahanan: Menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program. Evaluasi akan mencakup pengecekan kesehatan awal peserta, standar keamanan selama pelatihan, hingga prosedur penanganan darurat yang berlaku.
✅ DPR RI: Anggota Komisi I DPR RI mendesak agar pelaksanaan Latsarmil dihentikan sementara. Mereka menilai pendekatan militeristik yang diterapkan tidak relevan bagi warga sipil yang akan mengelola koperasi dan dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan peserta.
✅ Pengamat Kebijakan: Menyarankan agar fokus pelatihan dialihkan kepada kompetensi yang lebih relevan seperti manajemen keuangan, akuntansi, kewirausahaan, dan tata kelola usaha. Menurut mereka, latihan fisik berat yang saat ini diterapkan tidak sesuai dengan tujuan program dan justru mengancam keselamatan peserta.
Hingga saat ini, masyarakat terus menunggu kepastian resmi dari pemerintah terkait apakah program ini akan dilanjutkan dengan perubahan total atau dibatalkan secara keseluruhan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan para peserta yang akan datang.
Saladin
