Gresik – Liputan12.com -- Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu (24/06/2026) sempat berakhir dengan kericuhan setelah puluhan orang yang diduga merupakan preman datang ke lokasi unjuk rasa.
Para individu yang diduga preman tersebut diduga sengaja dibawa ke lokasi untuk mengacaukan aksi yang bertujuan untuk menuntut klarifikasi terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wringinanom. Aksi yang awalnya berjalan damai dengan membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi secara teratur, tiba-tiba menjadi tidak kondusif setelah kedatangan kelompok tersebut yang menunjukkan sikap provokatif.
Perluangan Hak Berpikir dan Berexpresi
Suliono SH, Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI), menilai tindakan aparat yang membiarkan kelompok yang diduga preman masuk ke area demonstrasi tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, masyarakat maupun organisasi memiliki hak yang sah untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat.
“Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami melihat tindakan aparat yang membiarkan kelompok yang diduga menjadi bimbingan pihak terkait untuk mengintervensi aksi sebagai bentuk pelanggaran terhadap semangat demokrasi yang kita junjung tinggi,” ujar Suliono dalam keterangannya.
Suliono menambahkan bahwa kritik yang disampaikan oleh tim ABJI seharusnya dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan publik, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah atau lembaga terkait. Ia berharap aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal setiap demonstrasi agar kebebasan berekspresi tetap terjaga dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi.
Harusnya Polisi Berperan sebagai Penjaga Keamanan
Sementara itu, Sudekhan, S.H., Kabid Hukum & HAM ABJI, menjelaskan bahwa kepolisian – mulai dari Polri, Polres Gresik, hingga Polsek Wringinanom – seharusnya tidak bersikap represif ketika mengawal aksi demonstrasi damai. Sebagai alat negara, kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dalam kepentingan warga masyarakat.
“Aksi damai yang kami gelar merupakan amanat konstitusi yang harus bisa berjalan dengan bebas dari ancaman bahaya atau gangguan keamanan dan kekerasaan dari siapapun,” tegas Sudekhan.
Dia menegaskan bahwa kekerasan dan intimidasi dalam setiap bentuk seharusnya bisa dihindari agar tidak memicu emosi publik dan memicu terjadinya rentetan aksi yang tidak diinginkan. Menurutnya, cara kerja kepolisian harus selalu didasari oleh perencanaan yang matang dan informasi keamanan yang akurat. Dengan demikian, pihak kepolisian mampu memperkirakan jumlah personel yang dibutuhkan sekaligus menentukan cara bertindak yang tepat dalam menghadapi massa aksi.
“Upaya persuasif untuk mencegah masuknya kelompok yang tidak bertujuan dari luar hendaknya lebih dikedepankan. Polisi juga diminta tidak perlu melakukan tindakan berlebihan dalam rangka penegakan hukum, karena penegakkan hukum seharusnya menjadi opsi terakhir jika langkah-langkah pencegahan tidak dapat dihindarkan,” jelasnya.
Sudekhan menambahkan bahwa fungsi intelijen dan keamanan kepolisian memiliki peran penting dalam hal ini, karena dapat melakukan penggalangan informasi dan pengamanan agar setiap unjuk rasa berjalan tertib tanpa ada gangguan.
“Kami meyakini bahwa Polri dapat bersikap profesional dengan mengedepankan langkah-langkah persuasif. Informasi intelijen yang akurat juga sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan yang terukur dan proporsional, serta tidak hanya menggunakan opsi tunggal yakni penegakan hukum semata,” tuturnya.
Meskipun sempat diwarnai dengan sedikit kericuhan akibat kedatangan kelompok yang diduga preman, aksi damai yang digelar ABJI akhirnya dapat berjalan kembali dengan tertib dan lancar hingga selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ther
