 |
| Fokus pengawasan dan sinkronisasi kebijakan SPBE, Payakumbuh tunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital |
PAYAKUMBUH, Liputan12.com – Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Payakumbuh, dengan fokus kunjungan khusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada hari Kamis (07/05/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta menyelaraskan kebijakan, terutama terkait dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi tulang punggung transformasi digital di daerah.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Sawal terdiri dari Wakil Ketua I Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota komisi yaitu Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Kunjungan tersebut disambut secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kurniawan Syah Putra, beserta jajaran pejabat Pemko Payakumbuh lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi I DPRD Sumbar dan menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk sinergi strategis antara pemerintah provinsi dan kota dalam percepatan transformasi digital di wilayah Sumatera Barat.
"Ini adalah momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Kota Payakumbuh telah berkomitmen penuh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi SPBE yang komprehensif," ujar Sekda Rida.
Rida menjelaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di bawahnya. Menurutnya, Kota Payakumbuh saat ini sedang berada dalam fase akselerasi transformasi digital yang dilakukan dengan penuh keseriusan.
"Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan dalam tren digitalisasi, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya memberikan manfaat dan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh. Hal ini selalu ditekankan oleh Wali Kota Zulmaeta dalam setiap arahan kepemimpinannya," jelasnya.
Sekda Rida juga menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan kota. Meskipun telah melakukan berbagai terobosan dalam bidang ini, pihaknya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.
"Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hingga ke tingkat kelurahan," ungkapnya.
Rida menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh sangat memahami amanat reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan program Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik. "Kota Payakumbuh berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dari gerakan nasional ini dan berkontribusi pada pencapaian target transformasi digital nasional," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian yang telah dicapai Kota Payakumbuh dalam implementasi SPBE, yang setiap tahunnya dinilai konsisten meningkat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan yang positif. Ini adalah bukti bahwa implementasi SPBE di kota ini berjalan dengan baik dan komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan digital selalu dijaga. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi kita untuk bergerak menuju fase transformasi digital yang lebih maju," ujar Kurniawan.
Dari sisi infrastruktur TIK, Kurniawan menjelaskan bahwa Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung antar instansi pemerintah. "Kita juga telah membangun sistem redundansi untuk memastikan kontinuitas layanan publik. Jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur cadangan yang siap digunakan sehingga pelayanan tidak akan terhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya dan peningkatan keamanan data pemerintah," jelasnya.
Di ranah aplikasi dan sistem informasi, Kurniawan menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh telah memiliki sistem terintegrasi bernama MyKOPAY yang menjadi tulang punggung berbagai layanan publik digital. Di bawah sistem ini telah dikembangkan berbagai aplikasi khusus, antara lain E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai secara objektif, E-SPPD untuk pengelolaan perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk integrasi program PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO untuk pengelolaan layanan puskesmas.
"Kita juga sedang mengembangkan sistem BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) yang bertujuan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan tepat sasaran," lanjutnya.
Kurniawan juga menyampaikan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 lalu, Pemko Payakumbuh telah melakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh (Melayani Publik dengan Prima Digital). Melalui platform ini, berbagai layanan perizinan berusaha seperti melalui OSS RBA, e-KKPR (Elektronik Kartu Kredit Pemilik Rumah), hingga SIMPAD untuk pembayaran PBB perdesaan dan perkotaan, dapat diakses secara penuh digital. "Begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup mendaftar secara online melalui aplikasi M-Paspor tanpa perlu datang langsung ke kantor imigrasi," jelasnya.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital yang bertujuan untuk memperluas akses jaringan internet hingga ke kantor-kantor lurah di berbagai wilayah kota, seperti yang telah dilakukan di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
"Target kita sangat sederhana, yaitu tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital. Tentu saja, dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, kita sangat optimis bahwa seluruh program dan kegiatan yang kita implementasikan ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya," tukas Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sesuai dengan arahan prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan yang menjadi tugas komisi.
"Kita ingin memastikan adanya keterpaduan layanan elektronik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di bawahnya. Kota Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata yang patut diacungi jempol, terutama dalam upaya digitalisasi layanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujar Sawal.
Dalam kunjungan kerja ini, rombongan Komisi I DPRD Sumbar juga melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan oleh Pemko Payakumbuh, antara lain aplikasi e-KKPR, sistem Sipedati untuk program PKK dan Dasawisma, serta sistem BIG DATA yang sedang dikembangkan. Para anggota komisi juga memberikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas layanan digital yang ada.
Penulis : Aldo
