 |
| Kerjasama solid diupayakan untuk tangani masalah sosial dan antisipasi potensi konflik akibat keberadaan TKA |
KENDAL, Liputan12.com – Dalam rangka memperkokoh kerukunan umat beragama serta menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto, SIK, MH, menggelar kegiatan audensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal. Pertemuan yang penuh kehangatan dan produktif ini berlangsung di Ruang Kerja Kapolres pada hari Jumat (08/05/2026), dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga menyentuh berbagai poin penting yang menjadi perhatian bersama.
Hadir dalam pertemuan tersebut tidak hanya Ketua FKUB Kabupaten Kendal KH. Sajidin Noor, tetapi juga sejumlah perwakilan penting termasuk Kasat Binmas AKP Agus Supriyadi, Kasat Intelkam IPTU Septyan Rangga Okky Saputra, serta seluruh jajaran anggota FKUB dari berbagai agama yang ada di Kabupaten Kendal. Kehadiran para tokoh agama ini menunjukkan komitmen bersama dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dalam sesi dialog yang terbuka dan konstruktif, FKUB menyampaikan berbagai aspirasi serta keprihatinan terkait kondisi sosial yang tengah berkembang di tengah masyarakat Kendal. Para tokoh agama secara bersama-sama menyoroti sejumlah masalah yang dianggap meresahkan, antara lain maraknya praktik judi online yang semakin menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, penyalahgunaan narkoba yang menjadi ancaman bagi generasi muda, aksi tawuran antar pelajar maupun pemuda, hingga peredaran minuman keras yang tidak terkendali.
Selain itu, juga dibahas persoalan mendasar yang memiliki implikasi luas bagi kehidupan bermasyarakat, seperti tingginya angka pernikahan dini yang belakangan ini berdampak pada meningkatnya kasus perceraian di usia muda. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, FKUB menekankan pentingnya penyelenggaraan program edukasi kepada masyarakat yang disusun berdasarkan data dan fakta statistik yang akurat, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak mencantumkan identitas pribadi korban atau pelaku.
Tak hanya fokus pada isu penyakit masyarakat, pertemuan ini juga mendalam membahas langkah-langkah pencegahan serta antisipasi keamanan yang terkait dengan keberadaan pekerja migran dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang semakin banyak bekerja di berbagai sektor di Kabupaten Kendal. Hal ini dipandang sangat penting guna memastikan bahwa keberadaan mereka tidak menimbulkan potensi konflik sosial maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akibat perbedaan budaya, bahasa, maupun permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
"Sinergitas antara seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar kehadiran tenaga kerja asing maupun pekerja migran tidak menimbulkan gesekan atau masalah di wilayah Kendal. Kita perlu memastikan bahwa setiap pihak dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai," ujar KH. Sajidin Noor selaku Ketua FKUB.
Menanggapi seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto menegaskan bahwa setiap persoalan sosial yang muncul memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan wilayah. Menurutnya, tidak mungkin satu pihak saja dapat mengatasi semua permasalahan tersebut, sehingga diperlukan kerja sama yang solid dan terpadu antara Polri, Pemerintah Daerah, pihak Imigrasi, tokoh agama, serta seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah secara komprehensif.
"Kami berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap masukan dari para tokoh agama. Tujuan utama kita adalah menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan," tegasnya.
Sebagai langkah konkret yang akan diambil, Polres Kendal akan meningkatkan upaya deteksi dini dan pemantauan terhadap keberadaan pekerja migran maupun TKA melalui koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan perusahaan-perusahaan yang menjadi pengguna tenaga kerja. Selain itu, pihak kepolisian juga akan melakukan sinkronisasi data dengan Kantor Imigrasi untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kendal memiliki dokumen dan izin yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tak hanya itu, Polri juga akan mengoptimalkan program patroli dialogis yang tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat serta memberikan edukasi terkait pentingnya tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA dan berita hoaks yang dapat merusak kerukunan. Perusahaan pengguna tenaga kerja juga didorong untuk memberikan orientasi yang komprehensif mengenai budaya lokal Indonesia, norma masyarakat, serta aturan hukum yang berlaku kepada para TKA sebelum mereka mulai bekerja, sehingga keharmonisan di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.
Penulis : Nur Jannah
