Surabaya, Liputan12.com – Kabar gembira datang dari Provinsi Jawa Timur yang berhasil menduduki peringkat pertama secara nasional dengan jumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan terbanyak, mencapai 132.364 perusahaan di tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta meningkatkan kepatuhan sektor usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pelaku usaha di Jawa Timur atas komitmen mereka dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Menurutnya, angka kepesertaan yang tinggi ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan perusahaan akan pentingnya jaminan sosial sebagai hak mendasar bagi setiap pekerja.
"Alhamdulillah, pencapaian ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi sebuah indikasi nyata bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Timur taat aturan dan memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan perlindungan kepada para pekerjanya. Ini menggambarkan lingkungan kerja yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Khofifah pada Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jawa Timur berhasil mengungguli DKI Jakarta yang mencatatkan 116.824 perusahaan peserta di posisi kedua nasional. Di bawahnya, menyusul Jawa Tengah dengan total 107.420 perusahaan, serta Jawa Barat yang mencatatkan angka kepesertaan sebanyak 98.029 perusahaan.
"Secara nasional, total perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 875.641 perusahaan. Dan Alhamdulillah, Jawa Timur memberikan kontribusi angka terbanyak, yaitu sekitar 15 persen dari total keseluruhan. Ini adalah prestasi yang membanggakan," jelas Gubernur Khofifah dengan rinci.
Mantan Menteri Sosial RI ini menegaskan bahwa kontribusi aktif perusahaan dalam menyediakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja mencerminkan tanggung jawab profesional yang sangat besar. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem industri yang sehat, stabil, dan kompetitif di era ekonomi modern.
Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga dipandang sebagai indikator krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor domestik maupun global. Ketaatan terhadap aturan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor dalam mengambil keputusan bisnis strategis di Jawa Timur.
"Ini menjadi nilai tambah bagi Jawa Timur dalam menarik investasi. Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ekosistem usaha kita stabil, tertib, dan memiliki payung hukum yang melindungi. Investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi di Jawa Timur," terangnya lebih lanjut.
Gubernur Khofifah, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Jawa Timur, menjelaskan bahwa prestasi ini semakin mempertegas posisi strategis Jawa Timur sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha, asosiasi industri, serta manajemen BPJS Ketenagakerjaan di masa akan datang, guna memastikan cakupan perlindungan jaminan sosial semakin luas dan merata. Langkah ini diambil agar seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan cerminan dari hasil sinergi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, dalam menerapkan budaya taat aturan dan komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja. Ia berharap, momentum ini dapat memacu lebih banyak lagi perusahaan di Jawa Timur untuk bergabung dan memenuhi kewajibannya.
“Selain memperkuat iklim investasi dan mutu lingkungan kerja, peningkatan partisipasi perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” jelas Khofifah.
Selain itu, Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan peran pengawasan, serta edukasi kepada dunia usaha dan pekerja agar mereka memahami manfaat dan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk keberlanjutan ekonomi dan sosial.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan ini sebagai pemicu dalam upaya mewujudkan Jawa Timur sebagai daerah yang makin inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan tidak hanya angka statistik yang meningkat, tetapi juga kualitas kehidupan pekerja yang benar-benar terasa manfaatnya.
Pada akhirnya, capaian ini menegaskan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat, Jawa Timur akan terus menjadi contoh dan pionir dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis keadilan, keberlanjutan, dan inovasi. Pemerintah dan seluruh masyarakat pun optimis, bahwa langkah strategis ini akan membawa manfaat jangka panjang yang akan dirasakan seluruh rakyat Jawa Timur dan Indonesia secara umum.
#Red.
