Palembang, Liputan12.com - DPRD Kota Palembang Melaksanakan Rapat Paripurna Ke - 5 Masa Persidangan I, Dengan Agenda Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 oleh DPRD Kota Palembang, Serta Laporan Panitia Khusus IV, V, VI, VII. Membahas Raperda Kota Palembang Tahun 2023 dan Persetujuan Bersama. Sabtu, (27/04/2024)
Pj Walikota Palembang Drs. H.Ratu Dewa, M.Si. bersama Pj Sekda Gunawan, beserta Asisten dan Staf Ahli turut hadir dalam Rapat tersebut, dan Juga Kepala OPD, Camat, Kabag dan Lurah serta perwakilan dari Forkopimda.
Rapat Paripurna Ke 5 MP I ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, didampingi Ketua DPRD Zainal Abidin, Wakil Ketua Adzanu Nusantara dan Sudirman serta Tiga Puluh Lima Anggota DPRD Palembang yang hadir dan tamu undangan yang berhalangan hadir mengikuti Via Aplikasi virtual.
Sebelum memulai Rapat Mewakili DPRD Kota Palembang Pimpinan Rapat Yusuf Indra Kesuma memberikan Apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemkot Palembang atas penghargaan yang telah diterima dari Kementerian dalam negeri untuk prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3.4541dan status kinerja tinggi berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) Tahun 2023.
Selanjutnya Sudirman Wakil Ketua 3 memimpin penyampaian hasil rekomendasi LKPJ yang telah dibahas oleh seluruh komisi bersama Ketua DPRD Kota Palembang, Berikut adalah uraian singkatnya :
1.Penyusunan program harus sesuai dengan kebutuhan masing - masing OPD dan tetap harus mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
2.Pemkot Palembang melalui OPD terkait agar dapat meningkatkan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
3.Guna menjaga keamanan dan ketertipan umum perlindungan masyarakat sekaligus menegakan perda diperlukan anggaran yang maksimal, Serta mengoptimalkan fungsi linmas.
4.Komisi I mengharapkan kepada OPD terkait dalam pembahasan dan pembuatan LKPJ tahun yang akan datang dengan format yang standar, agar lebih sinkron sesuai data - data yang sudah dianggarkan.
5.Secara keseluruhan Kinerja OPD mitra komisi II sudah baik dengan rata - rata persentase realisasi 87.7% dan untuk OPD yang masih memiliki persentase dibawah 80% untuk mengevaluasi lagi program dan kegiatan yang direncanakan.
6.kepada OPD dan BUMD yang menjadi mita komisi II agar program - program kegiatan yang realisasinya tidak tercapai agar dievaluasi dan dialihkan kepada kegiatan lain agar lebih efektif dan efisien.
7.Komisi II mengapresiasi tercapainya target pendapatan pajak daerah tahun 2023 dan diharapkan semua OPD mita komisi 2 agar dapat melakukan terobosan guna tercapainya target yang sudah ditetapkan.
Kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Panitia Khusus IV, V, VI, VII Membahas Raperda Kota Palembang yang dimana Panitia Khusus IV, V, VI meminta perpanjangan waktu dalam membahas perda.
Sementara itu berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus VII DPRD Kota Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang menyetujui Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Palembang untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Palembang.
Pj.Walikota Palembang Ratu Dewa dalam pidatonyo mengucapkan terima kasih dan kami juga berharap dengan ditetapkannya Raperda ini dapat terpenuhinya kebutuhan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembangunan kepariwisataan, Lanjut Ratu Dewa Untuk hasil pembahasan panitia khusus IV panitia khusus V dan panitia khusus VI DPRD Kota Palembang bersama pemerintah Kota Palembang yang membahas Raperda tentang pengembangan semangat kesatuan kebangsaan kota Palembang, Raperda tentang perusahaan perseroan daerah sarana pembangunan Palembang jaya dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi. Kami Pihak Pemerintah Kota Palembang Sepakat melakukan kajian dan perpanjangan waktu dalam pembahasan ketiga Raperda tersebut agar , Demikian pendapat akhir kami terhadap laporan
Mursalan
Posting Komentar