 |
| Kondisi pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Sisir, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Terlihat susunan material konstruksi, galian tanah, dan besi tulangan di lokasi pekerjaan. Proyek tersebut menjadi sorotan lantaran papan informasi kegiatan tidak ditemukan saat pemantauan, sementara kesesuaian material yang digunakan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. |
Lamongan, Liputan12.com — Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Sisir, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan warga dan pemerhati pembangunan daerah. Proyek tersebut dipertanyakan lantaran tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi, sementara material pasir yang digunakan diduga berasal dari sedimen Sungai Bengawan Solo dan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian spesifikasi teknisnya.
Kondisi tersebut memicu desakan agar pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka. Warga menilai, informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, volume pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan penting diketahui masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pembangunan.
Tidak adanya papan informasi di lokasi membuat warga mengaku kesulitan memastikan sumber pendanaan proyek tersebut. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan apakah kegiatan itu bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan, Dana Desa, atau program anggaran lainnya.
Papan Informasi Tidak Ditemukan, Transparansi Dipertanyakan
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, di lokasi pembangunan TPT tersebut tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat rincian kegiatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama apabila pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti asal anggaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
“Tidak ada papan nama proyek. Kami tidak tahu ini menggunakan anggaran dari mana dan siapa pelaksananya. Masyarakat tentu ingin mengetahui informasi tersebut agar bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran publik, keterbukaan informasi menjadi unsur penting untuk memastikan kegiatan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Informasi yang jelas juga membantu masyarakat menyampaikan pertanyaan atau pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Meski demikian, tidak ditemukannya papan informasi di lokasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mengenai sumber anggaran, ketentuan yang berlaku, serta kewajiban informasi yang melekat pada jenis kegiatan tersebut. Kondisi itu sendiri belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau penyimpangan anggaran.
Material Pasir Dipertanyakan, Uji Mutu Diperlukan
Selain persoalan transparansi, material pasir yang berada di lokasi pembangunan turut menjadi perhatian. Pasir tersebut diduga berasal dari kawasan Sungai Bengawan Solo, tetapi asal-usul material dan kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan belum dapat dipastikan melalui pengujian teknis.
Dalam pekerjaan konstruksi, pemilihan material harus mempertimbangkan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan spesifikasi pekerjaan. Pasir yang mengandung lumpur atau material pengotor secara berlebihan berpotensi memengaruhi kualitas adukan mortar maupun beton, bergantung pada fungsi dan komposisi campurannya.
Oleh karena itu, dugaan penggunaan pasir yang tidak sesuai spesifikasi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik, pengujian material apabila diperlukan, serta pencocokan dengan dokumen teknis proyek.
Tembok Penahan Tanah memiliki fungsi penting untuk menahan tekanan tanah dan membantu menjaga kestabilan area di sekitarnya. Kualitas konstruksi tidak hanya ditentukan oleh material pasir, tetapi juga oleh mutu bahan lainnya, komposisi campuran, dimensi bangunan, sistem drainase, kondisi tanah dasar, serta metode pelaksanaan pekerjaan.
Seorang pemerhati pembangunan daerah menilai pemeriksaan teknis perlu dilakukan agar kualitas konstruksi dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, apabila ditemukan material yang tidak memenuhi spesifikasi atau pekerjaan yang menyimpang dari perencanaan, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan kontrak.
“Fungsi TPT sangat penting untuk menjaga kestabilan tanah. Karena itu, mutu material dan pelaksanaan pekerjaan harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai bangunan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Kepala Desa Belum Memberikan Tanggapan
Tim media berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Sisir, Kecamatan Laren, terkait sumber anggaran pembangunan, identitas pelaksana, ketiadaan papan informasi, serta dugaan penggunaan material pasir yang dipersoalkan.
Berdasarkan keterangan tim media, konfirmasi telah disampaikan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kepala Desa Sisir.
Belum adanya jawaban tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Meski demikian, sikap belum memberikan tanggapan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak pemerintah desa melakukan pelanggaran.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Kepala Desa Sisir, pelaksana kegiatan, maupun instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan data pendukung agar informasi yang diterima masyarakat menjadi utuh dan berimbang.
Desakan Pemeriksaan Lapangan Menguat
Menyikapi berbagai pertanyaan tersebut, warga dan elemen kontrol sosial mendorong instansi berwenang di Kabupaten Lamongan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pembangunan TPT di Desa Sisir.
Pemeriksaan dapat meliputi verifikasi sumber dan besaran anggaran, dokumen perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan, identitas pelaksana, volume dan dimensi konstruksi, kesesuaian material dengan spesifikasi, hingga kelengkapan informasi proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten Lamongan diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, penanganan selanjutnya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.
Warga juga berharap pemeriksaan dilakukan secara transparan dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memenuhi standar mutu, menggunakan anggaran secara akuntabel, dan memberikan manfaat sesuai tujuan kegiatan.
Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur desa bukan hanya soal terselesaikannya pekerjaan fisik. Keterbukaan informasi, kualitas material, kepatuhan terhadap spesifikasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Hingga seluruh dokumen dan kondisi fisik diperiksa oleh pihak berwenang, dugaan ketidaksesuaian dalam proyek TPT Desa Sisir masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Klarifikasi dari pemerintah desa, pelaksana kegiatan, dan instansi teknis menjadi penting agar persoalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan data dan fakta.
(TIM)
