 |
| Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut bertujuan melihat kesiapan koperasi desa dalam mendukung kemudahan akses bantuan sosial (bansos), layanan transaksi perbankan, serta penyaluran berbagai subsidi pemerintah agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. |
Lamongan, Liputan12.com - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, meninjau langsung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah akses penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai subsidi pemerintah.
Melalui pengembangan layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank untuk melakukan transaksi perbankan maupun mengakses bantuan. Kehadiran koperasi desa juga diharapkan dapat membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah melalui layanan yang tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam kunjungannya, Gus Ipul melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk proses pencairan bantuan melalui fasilitas koperasi setempat. Ia juga meninjau kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung operasional KDKMP di Desa Sidorejo.
Gus Ipul menilai kesiapan fasilitas dan pengelola koperasi di lokasi tersebut sudah cukup memadai. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyempurnaan tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar manfaat program dapat dipahami dan dirasakan secara lebih luas.
“Kita harapkan ke depan makin sempurna, baik dari sisi tata kelola maupun sosialisasi. Sehingga masyarakat tahu secara utuh manfaat besar dari hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya saat kunjungan.
Menurutnya, pengembangan KDKMP diarahkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu simpul pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai program pemerintah.
Gus Ipul menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Program ini diharapkan mampu mendorong integrasi layanan bantuan sosial dan subsidi agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Bantuan sosial dan subsidi pemerintah, termasuk dari Kemensos, nantinya bisa disalurkan langsung lewat koperasi desa. Kalau saat ini masih ada kekurangan kecil, mohon dimaklumi karena sistem ini sedang beradaptasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pengelola dalam menjalankan layanan secara tertib dan berkelanjutan. Penyesuaian sistem, penguatan administrasi, serta penyampaian informasi yang jelas kepada warga menjadi bagian penting agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan.
Bupati Lamongan Dorong Integrasi Berbagai Layanan Subsidi
Dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih turut disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Ia menyebutkan, saat ini sekitar 90 KDKMP telah beroperasi aktif di wilayah Kabupaten Lamongan.
Menurut Yuhronur, keberadaan koperasi desa memiliki potensi untuk memperluas jangkauan pelayanan ekonomi masyarakat, terutama apabila berbagai layanan subsidi dari kementerian dan lembaga pemerintah dapat diintegrasikan secara bertahap.
Ia berharap koperasi desa ke depan dapat menjadi tempat yang memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mengakses gas LPG bersubsidi, hingga melakukan pembayaran tagihan listrik.
“Harapan kami seluruh layanan subsidi nantinya lewat sini. Beli bahan pokok murah, gas LPG, sampai bayar tagihan listrik cukup dilakukan di koperasi desa,” ungkap Yuhronur.
Harapan tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan perdagangan, tetapi juga mampu menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Meski demikian, pelaksanaan integrasi berbagai layanan tersebut memerlukan kesiapan sistem, dukungan kelembagaan, serta koordinasi dengan pihak terkait agar setiap layanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi dengan BNI, Layanan Perbankan Didekatkan ke Desa
Upaya mempermudah akses masyarakat juga didukung melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Melalui layanan Agen BNI46, koperasi desa dikembangkan sebagai salah satu titik layanan transaksi perbankan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut ditujukan untuk memudahkan warga dalam melakukan transaksi tanpa harus selalu datang ke kantor cabang bank.
“Kalau dulu Bapak dan Ibu harus ke kantor cabang BNI, sekarang cukup datang ke koperasi di desanya masing-masing. Layanan cabang kami bawa langsung ke dekat Anda,” jelas Eko.
Kehadiran layanan keuangan melalui agen perbankan diharapkan dapat mengurangi kendala jarak, waktu, dan biaya perjalanan yang selama ini berpotensi dihadapi sebagian masyarakat ketika membutuhkan layanan transaksi.
Di sisi lain, keberadaan layanan tersebut juga menuntut pengelolaan yang tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta sosialisasi yang baik, koperasi desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Peninjauan Dilakukan di Sejumlah Desa
Selain Desa Sidorejo, kegiatan peninjauan operasional KDKMP juga dilakukan di sejumlah lokasi lain di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sidoarjo.
Lokasi yang turut menjadi titik peninjauan meliputi Desa Pandanpancur, Ketapangtelu, Blawi, Sambopinggir, dan Windu di wilayah Lamongan, serta Desa Tambakrejo di Kabupaten Sidoarjo.
Peninjauan di beberapa lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya melihat pelaksanaan layanan koperasi desa sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan agar program dapat berjalan lebih optimal.
Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dekat dengan masyarakat. Namun, keberhasilan pelaksanaannya juga bergantung pada kualitas tata kelola, kejelasan mekanisme layanan, dan kemampuan pengelola dalam menjaga kepercayaan warga.
Dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kegiatan ekonomi, layanan transaksi perbankan, serta berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah yang nantinya dapat diintegrasikan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Bagi Kabupaten Lamongan, keberadaan sekitar 90 KDKMP yang telah beroperasi aktif menjadi salah satu modal untuk memperluas pelayanan berbasis desa. Ke depan, penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan koperasi desa sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus layanan masyarakat yang mudah dijangkau.
Reporter: Ther
