 |
| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi khatib salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Mabes Polri, Jumat (9/10/2026), dengan menyampaikan pesan tentang pentingnya menjauhi kesombongan dan menjaga amanah jabatan. Pesan tersebut memunculkan refleksi: keteladanan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari nasihat yang disampaikan di mimbar, tetapi juga dari konsistensi tindakan, integritas, dan keadilan yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. |
Seruput Koptagul, Wak! Pangkat Boleh Tinggi, tetapi Jangan Sampai Ego Ikut Naik ke Langit
Jakarta, Liputan12.com – Ada pemandangan yang menarik perhatian publik pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan moral kepada jamaah di Masjid Al-Ikhlas, Mabes Polri. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kerendahan hati, menjauhi kesombongan, serta menyadari bahwa jabatan, pangkat, kekuasaan, dan harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Biasanya, sosok Kapolri identik dengan podium konferensi pers, keterangan resmi, dan pertanyaan wartawan. Kali ini, perhatian tertuju pada mimbar masjid. Jika di hadapan wartawan seorang pejabat menjelaskan kebijakan, di hadapan jamaah ia menyampaikan nasihat keagamaan.
Namun, ada satu pertanyaan menarik yang layak direnungkan bersama: setelah turun dari mimbar, apakah nasihat itu juga ikut turun ke lapangan dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas?
Wah, ini nasihat kelas berat, Wak! Kalau benar-benar diamalkan, bukan cuma kepala yang menunduk ketika berdoa, tetapi ego juga harus bersedia tiarap.
Sebab, pangkat jenderal bukan tiket VIP menuju surga. Seragam bukan jubah sakti yang membuat pemakainya kebal terhadap kritik. Jangan sampai baru melihat bintang di pundak, dagu langsung terbang ke langit ketujuh. Itu bukan wibawa, melainkan kesombongan yang perlu segera disadari.
JABATAN AMANAH, BUKAN ALASAN MERASA PALING TINGGI
Dalam ajaran Islam, kesombongan merupakan sifat yang harus dijauhi. Rasulullah SAW mengingatkan bahaya kesombongan, termasuk sikap menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Pesan tersebut sejalan dengan peringatan dalam Al-Qur'an, Surah Ash-Shaff ayat 2–3, yang mempertanyakan mengapa seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya.
Ayat ini rasanya pantas menjadi pengingat di kantor, ruang rapat, bahkan di depan cermin. Biar setiap kali seorang pejabat merapikan dasi, ia juga sempat merapikan hati dan memeriksa kembali perilakunya.
Jangan sampai dasinya lurus, tetapi integritasnya justru jungkir balik.
Namun, perlu ditegaskan, ayat tersebut merupakan peringatan moral bagi siapa pun, bukan tuduhan terhadap individu tertentu. Pesan agama semestinya menjadi bahan introspeksi bersama, mulai dari pejabat tinggi hingga masyarakat biasa.
Menjadi khatib tentu merupakan kesempatan menyampaikan kebaikan. Akan tetapi, penampilan di mimbar tidak otomatis menjadi sertifikat bahwa seseorang telah sempurna dalam akhlak dan integritasnya.
Keteladanan tetap perlu dilihat dari kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Mimbar adalah tempat menyampaikan nasihat. Sementara itu, pelaksanaan tugas merupakan ruang pembuktian.
JANGAN SAMPAI SLOGAN BERUBAH, PERILAKU TETAP SAMA
Kapolri Suyudi juga membawa tagline “Polisi Bersama Masyarakat”, yang diperkenalkan Polri pada 5 Oktober 2026 sebagai penegasan arah pengabdian dan pelayanan kepolisian. Pesan yang disampaikan menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas Polri.
Arah tersebut menekankan pentingnya mendengar aspirasi warga, memberikan pelayanan, melindungi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta menerima kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi.
Ini merupakan harapan yang patut diuji melalui pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sebab, Wak, slogan boleh berganti. Spanduk boleh baru. Desain publikasi boleh kinclong. Namun, kalau masyarakat masih kesulitan memperoleh pelayanan yang semestinya, perubahan itu belum cukup dirasakan.
Jangan sampai yang direnovasi hanya kalimat, sementara karakter dan kebiasaan kerja tidak ikut diperbaiki.
Tentu, kritik ini bukan vonis bahwa kepemimpinan Suyudi telah gagal. Justru sebaliknya, ini menjadi pengingat agar arah kebijakan yang disampaikan dapat diwujudkan secara konsisten oleh seluruh jajaran kepolisian.
Slogan yang baik harus memiliki ukuran keberhasilan yang nyata. Masyarakat perlu merasakan pelayanan yang lebih responsif, penanganan pengaduan yang jelas, proses hukum yang adil, serta perlakuan yang setara tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun pengaruh seseorang.
RAKYAT TIDAK HANYA MEMBUTUHKAN NASIHAT
Coba bayangkan jika nilai kerendahan hati benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja kepolisian.
Warga yang datang mengadu diterima dengan baik. Korban memperoleh penanganan yang layak. Kritik tidak langsung dianggap sebagai serangan pribadi. Setiap laporan ditangani sesuai prosedur, dan hukum ditegakkan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Alangkah baiknya jika masyarakat merasakan bahwa keadilan tidak berubah hanya karena pihak yang berhadapan memiliki jabatan atau pengaruh.
Kalau pelayanan seperti itu semakin nyata, rakyat tentu bisa tersenyum lega. Bahkan, kopi yang biasanya terasa pahit mungkin ikut terasa lebih nikmat!
Namun, membangun kepercayaan publik tidak cukup dengan harapan atau kata-kata. Diperlukan kerja yang konsisten, pengawasan yang berjalan, mekanisme pengaduan yang efektif, dan pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran.
Karena itu, pesan kerendahan hati yang disampaikan Kapolri sebaiknya tidak berhenti sebagai pesan keagamaan pada hari Jumat. Nilai tersebut perlu tercermin dalam cara anggota kepolisian memperlakukan masyarakat, menjalankan kewenangan, dan merespons persoalan di lapangan.
Kritik warga pun semestinya diperlakukan sebagai salah satu sumber evaluasi, bukan semata-mata gangguan terhadap kewibawaan institusi.
KHUSYUK DI MASJID, ADIL DALAM MENJALANKAN AMANAH
Saya berharap Kapolri tidak hanya mengajak anggota menundukkan kepala ketika berdoa, tetapi juga mengajak mereka menundukkan ego ketika menerima kritik.
Jangan sampai khusyuk menghadap kiblat, tetapi kehilangan arah ketika menghadapi persoalan rakyat.
Jabatan adalah amanah, bukan mahkota. Pangkat merupakan tanggung jawab, bukan alat untuk membusungkan dada. Kekuasaan adalah kewenangan yang dibatasi hukum, bukan kebebasan untuk bertindak sesuka hati.
Bagi seorang pemimpin, kerendahan hati bukan berarti kehilangan ketegasan. Justru pemimpin yang bersedia mendengar, mengakui kekurangan, dan memperbaiki kesalahan menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab.
Begitu pula bagi institusi kepolisian. Wibawa tidak hanya dibangun melalui atribut, upacara, atau pernyataan resmi, tetapi juga melalui profesionalisme, integritas, dan keadilan yang dirasakan masyarakat.
Maka, pesan Kapolri di Masjid Al-Ikhlas layak menjadi bahan renungan bersama. Bukan untuk mengangkat seseorang menjadi manusia tanpa cela, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap pemegang amanah memiliki kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan.
Ujian sesungguhnya bukan hanya ketika nasihat disampaikan di atas mimbar, melainkan ketika seseorang kembali menjalankan kewenangannya di tengah masyarakat.
SERUPUT KOPTAGUL, WAK!
“Hebat Kapolri kita, ya, Bang. Jadi khatib itu tanda menyampaikan pesan agama. Semoga nasihat tentang kerendahan hati benar-benar diamalkan, termasuk ketika menghadapi godaan uang berkoper-koper.”
“Aamiin, Wak. Semoga begitu. Kita tunggu pembuktiannya. Kalau tagline-nya Polisi Bersama Masyarakat, masyarakat juga harus benar-benar merasakan kehadiran polisi yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab.”
Begitulah, Wak. Kopi tanpa gula, akal sehat tanpa drama.
Bintang di pundak tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta diskon pertanggungjawaban di hadapan hukum, apalagi di hadapan Allah SWT.
Kapolri boleh menyampaikan nasihat dari mimbar. Namun, kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika nasihat itu terlihat dalam tindakan. Sebab, ukuran kepemimpinan bukan hanya apa yang diucapkan, melainkan juga amanah yang benar-benar dijalankan.
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan kritik sosial. Informasi mengenai kegiatan Kapolri merujuk pada publikasi resmi Polri, sedangkan penilaian mengenai implementasi nilai dan kebijakan merupakan pandangan penulis.
Editor ; Redaksi
