 |
| Kelangkaan solar subsidi yang dikeluhkan sopir di Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, memicu desakan warga agar polisi mengusut dugaan jaringan penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi di sekitar Desa Titi Kembar. Dalam informasi yang beredar, sosok berinisial R disebut-sebut warga terkait aktivitas tersebut, namun belum ada keterangan resmi dari aparat. |
Labuhanbatu Selatan, Liputan12.com – Dugaan praktik penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.
Sejumlah warga dan aktivis mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penimbunan dan penyaluran BBM bersubsidi yang disebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Labusel.
Dalam informasi yang beredar di tengah masyarakat, seorang pria berinisial R disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan dugaan jaringan tersebut. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan bahwa R merupakan pelaku, pengendali, atau bagian dari jaringan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Warga menduga modus yang digunakan antara lain membeli BBM bersubsidi dalam jumlah tertentu dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan dan wadah yang telah dimodifikasi. BBM tersebut kemudian diduga dikumpulkan atau ditimbun sebelum kembali disalurkan kepada pihak lain.
Informasi lain yang disampaikan warga menyebutkan bahwa BBM bersubsidi tersebut diduga diperjualbelikan kembali kepada sejumlah konsumen dengan harga lebih tinggi.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik semacam itu berpotensi merugikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi sekaligus mengganggu distribusi BBM yang semestinya berjalan sesuai ketentuan.
Seorang sopir angkutan di kawasan Kotapinang mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
“Solar subsidi susah. Kalau ada, harus antre lama. Akhirnya terpaksa mencari solar nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal,” ujarnya.
Keluhan tersebut, menurut warga, menjadi alasan agar aparat tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku lapangan apabila memang ditemukan pelanggaran, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik rantai distribusi ilegal tersebut.
“Kalau memang ada jaringan, jangan hanya berhenti pada orang yang membeli atau mengangkut. Harus ditelusuri siapa pemasok, penampung, dan pihak yang menerima barangnya,” kata seorang tokoh pemuda yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperkuat dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat berharap aparat melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan informasi yang dapat diverifikasi, sehingga setiap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diproses sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Liputan12.com belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Labuhanbatu Selatan mengenai dugaan jaringan tersebut maupun mengenai sosok berinisial R yang disebut dalam informasi masyarakat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap informasi tambahan yang disertai bukti dan dapat diverifikasi akan menjadi bahan untuk pemberitaan lanjutan.
Reporter: Rnl – Liputan12.com
