Lamongan, Liputan12.com — Penguatan ekonomi desa dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian dalam agenda “Ngobrol Bareng” yang mempertemukan Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ahmad Labib, dengan jajaran Pengurus APDESI Merah Putih Kabupaten Lamongan, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas berbagai potensi dan kebutuhan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, akses permodalan, hingga peluang kemitraan dengan BUMN dan sektor swasta.
H. Ahmad Labib menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari keberadaan desa sebagai salah satu basis aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi antara lain perdagangan, kawasan industri, investasi, BUMN, koperasi, dan UMKM, ia menilai diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa agar berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
«“Desa merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Jika ekonomi desa bergerak maju, UMKM tumbuh, serta didukung penuh oleh akses investasi dan kemitraan BUMN, maka kesejahteraan masyarakat Lamongan dapat meningkat secara signifikan,” ujar H. Ahmad Labib.»
Tiga Fokus Penguatan Ekonomi Desa
Dalam diskusi tersebut, sejumlah gagasan mengerucut pada tiga fokus utama.
Pertama, pemberdayaan UMKM desa melalui perluasan akses permodalan, fasilitasi legalitas usaha, serta pendampingan agar pelaku usaha lokal dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing.
Kedua, optimalisasi BUMDes dan koperasi. Pemerintah desa didorong untuk terus mengembangkan kapasitas badan usaha desa agar mampu dikelola secara profesional serta memiliki peluang membangun kemitraan dengan BUMN maupun sektor swasta.
Ketiga, penguatan sinergi program pusat dan daerah. APDESI diharapkan dapat menjadi salah satu mitra dalam menyampaikan kebutuhan desa sekaligus mengawal komunikasi agar program yang berkaitan dengan sektor ekonomi dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Lamongan, H. Zuli Kasmawanto, S.IP., M.IP., menyambut positif pertemuan tersebut.
Menurut Zuli, kesempatan duduk bersama dengan wakil rakyat di tingkat pusat merupakan momentum penting bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat secara langsung.
«“Ini kesempatan duduk satu meja dengan wakil rakyat di tingkat pusat. Momen ini sangat berharga untuk menyuarakan kondisi riil di lapangan,” ujar Zuli.»
Ia menilai komunikasi dengan DPR RI, khususnya Komisi VI, penting untuk membuka ruang pembahasan mengenai penguatan ekonomi masyarakat desa.
«“Harapan kami setelah obrolan bareng ini, gagasan dan aspirasi yang sudah kita bahas bisa segera mengejawantah menjadi aksi nyata di lapangan. Desa membutuhkan program yang langsung menyentuh penguatan BUMDes dan UMKM,” tegasnya.»
Dari Aspirasi Menuju Program Nyata
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi ruang dialog antara unsur pemerintah desa dengan wakil rakyat di tingkat pusat.
Bagi APDESI Merah Putih Lamongan, penguatan ekonomi desa membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan serta pengawalan sesuai kewenangan dan program yang tersedia.
Dengan penguatan BUMDes, koperasi, dan UMKM, pemerintah desa berharap potensi ekonomi lokal dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Diskusi tersebut pun diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat berlanjut pada langkah-langkah konkret sesuai kebutuhan desa dan mekanisme program pemerintah.
(Ther)


