 |
| Slogan "Perang Melawan Narkoba" dinilai warga hanya menjadi pajangan di perbatasan Padang Lawas Utara dan Labuhanbatu, setelah peredaran sabu di Jalan Besar Aek Jabut, Desa Hatiran, Dolok Sigompulon, diduga beroperasi 24 jam secara terang-terangan sementara Pos Polisi di desa tersebut kosong tanpa personel. |
Labuhanbatu/Paluta, Liputan12.com — Slogan "Perang Melawan Narkoba" seakan hanya menjadi pajangan di perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Faktanya, di Jalan Besar Aek Jabut, Desa Hatiran, Kecamatan Dolok Sigompulon, Paluta, peredaran sabu sudah seperti jualan sembako — transaksi dilakukan secara terang-terangan, lokasinya berpindah-pindah, dan yang paling menyedihkan, Pos Polisi yang ada di desa itu terlihat seperti "mati suri".
Sudah berkali-kali warga melapor, sudah beberapa kali media juga memberitakan, namun hasilnya nihil. Warga kini bertanya-tanya: apakah aparat penegak hukum sengaja menutup mata, atau memang sudah kalah lebih dulu?
"Pasar Sabu" Beroperasi 24 Jam, Pos Polisi Tak Berpenghuni
Memasuki Agustus 2026, warga sudah merasa muak. Titik-titik rawan peredaran sabu tetap tidak tertangani — antara lain di area perkebunan kelapa sawit di belakang rumah seseorang berinisial IP, juga di dalam rumahnya sendiri. IP disebut warga sebagai pengendali peredaran di lapangan. Namun menurut warga Hatiran maupun warga Desa Bandar Tinggi, IP bukanlah bos besar. Di atasnya masih ada sosok bernama "UK" — nama yang santer disebut sebagai bandar yang licin dan seolah kebal hukum. Dialah yang menjadi penyuplai utama sabu untuk seluruh wilayah perbatasan Paluta–Labuhanbatu.
"Tangkap IP hari ini, besok muncul lagi. Selama UK belum disentuh, peredaran sabu di sini tidak akan pernah mati," ungkap seorang warga yang identitasnya diminta dirahasiakan demi keamanan.
Ia menambahkan, "Ini bukan rahasia umum lagi. Anak SMP saja sudah hafal rumahnya UK di mana. Masa aparat tidak tahu?"
Alasan Klasik: Kenapa Pengedar Merasa Aman
Warga juga sudah memetakan alasan mengapa bisnis haram ini bisa terus berjalan tanpa terganggu:
1. Wilayah perbatasan jadi zona aman — Desa Hatiran berada tepat di batas dua kabupaten. Jika dikejar petugas dari satu Polres, pengedar mudah melarikan diri ke kabupaten sebelah lewat jalur-jalur tikus yang sudah dikenal luas.
2. Pos Polisi hanya hiasan — Memang ada bangunan Pos Polisi di Desa Hatiran, namun kondisinya berdebu dan kosong melompong. Tidak ada personel yang bertugas, tidak ada patroli rutin. Fungsinya seolah hanya difoto saat peringatan HUT Bhayangkara.
Kedua faktor ini membuat para pengedar merasa seolah-olah kebal hukum. Negara seakan kalah di wilayahnya sendiri.
Kapolres Paluta & Labuhanbatu, Ini Tugas Anda
Kesabaran warga sudah habis. Kini bola panas berada di tangan pimpinan kepolisian kedua wilayah:
- Polres Paluta: Kapolres AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H. dan Kasat Resnarkoba Iptu Irwan Halomoan Sarumpaet, S.H.
- Polres Labuhanbatu: Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. dan Kasat Resnarkoba AKP Hardiyanto, S.H., M.H.
Warga menyatakan mereka tidak butuh konferensi pers atau janji kosong. Yang diharapkan adalah kerja nyata: kolaborasi antar dua Polres, penggerebekan ke kebun sawit dan rumah IP, serta pengejaran sampai ke sosok UK yang dianggap sebagai kunci pasokan.
"Jangan biarkan perbatasan ini menjadi surga bagi pengedar narkoba. Kami cuma meminta agar Desa Hatiran dan Bandar Tinggi kembali kondusif. Itu saja," tegas warga.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi, bantahan, maupun tindakan nyata yang disampaikan secara resmi oleh Polres Paluta maupun Polres Labuhanbatu terkait laporan warga tersebut.
Apakah Pos Polisi yang "mati suri" itu akan dihidupkan kembali, atau kita membiarkan sabu yang justru menghidupkan perekonomian gelap di perbatasan ini?
Rakyat sudah bersuara. Giliran aparat yang menjawab dengan kerja nyata, bukan sekadar surat perintah.
(Rnl)
