Ogan Ilir, Liputan12.com – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 3 Agustus 2026 terkait dugaan penyimpangan dan kegagalan pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2025–2026. Program yang dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini mencapai nilai total sekitar seratus lima miliar rupiah.
Koordinator Aksi JAKOR Sumsel Fadrianto TH didampingi Koordinator Lapangan RA Wijaya menyampaikan hasil investigasi tim menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Program mencakup tiga belas paket pekerjaan yang tersebar di Kecamatan Lubuk Keliat, Muara Kuang, Pemulutan Barat, Indralaya Selatan, Rambang Kuang, Rantau Alai, Tanjung Raja hingga Tanjung Batu dengan target total lahan seluas tiga ribu lima ratus hektare. Namun data yang dihimpun menunjukkan sekitar seribu seratus hektare lahan dinilai belum dapat digarap maupun ditanami hingga kini.
“Lahan tersebut masih tergenang air dalam, sementara sistem irigasi dan tata kelola air belum berfungsi optimal. Diduga sejak awal analisis kesiapan lokasi dan calon petani tidak dilakukan secara matang, sehingga program dipaksakan berjalan tanpa memastikan kelayakan di lapangan,” tegas Fadrianto.
Dengan biaya pelaksanaan sekitar tiga puluh lima juta rupiah per hektare, JAKOR Sumsel menduga kerugian keuangan negara mencapai tiga puluh delapan koma lima miliar rupiah akibat lahan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Klaim ini sifatnya dugaan dan masih menunggu hasil audit resmi aparat pengawas maupun penegak hukum.
Dalam aksinya, JAKOR Sumsel meminta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan kegagalan program. Organisasi ini juga meminta Kepala Dinas menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan petani serta bertanggung jawab penuh atas perbaikan dan penuntasan masalah di lapangan. Selain itu, pihaknya menuntut penjelasan rinci dan transparan mengenai seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program di Ogan Ilir.
Massa aksi diterima langsung oleh Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Opitum Jaya. Ia membenarkan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-katalog.
“Untuk pelaksanaan di Ogan Ilir prosedurnya sudah benar. Kendala banyak terjadi karena anggaran diterima mendadak dan harus selesai pada tahun berjalan. Insya Allah masalah yang ada akan kami perbaiki, dan tuntutan teman-teman akan segera kami sampaikan serta koordinasikan dengan pimpinan,” ujar Opitum.
