 |
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat memperkuat koordinasi untuk percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascagempa yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan intensitas hingga VI MMI di Wolowae dan Bajawa. |
Jakarta, Liputan12.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk mendukung percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan hasil pemantauan dan observasi BMKG, guncangan gempa dirasakan dengan intensitas berbeda di sejumlah wilayah. Skala VI MMI tercatat di Wolowae, Kabupaten Nagekeo, dan Kota Bajawa, sementara skala V MMI dirasakan di sejumlah kawasan di sekitarnya. Observasi lapangan juga dilakukan di kawasan Manggarai dan Ruteng untuk memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai dampak guncangan.
Untuk mendukung proses pemulihan, BMKG menerjunkan tim ahli guna melakukan survei pemetaan mikrozonasi serta makroanalisis. Tim BMKG Pusat bersama 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG se-NTT menyisir wilayah Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik rawan lainnya di Pulau Flores.
Survei mikroanalisis tersebut dilakukan untuk mengetahui karakteristik jenis tanah sekaligus respons tanah terhadap guncangan gempa bumi. Data yang diperoleh di lapangan akan menjadi bahan teknis penting dalam proses perencanaan pembangunan kembali maupun penguatan struktur bangunan yang terdampak.
BMKG akan menyerahkan hasil analisis lapangan kepada para pemangku kepentingan sebagai salah satu rujukan teknis dalam menentukan langkah rekonstruksi dan retrofitting, atau penguatan struktur bangunan agar lebih mampu menghadapi risiko gempa bumi di masa mendatang.
Dalam penanganan pascabencana, BMKG juga terus memperkuat koordinasi di bawah sinergi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, BPBD hingga Pusdalops.
BMKG menegaskan bahwa informasi kebencanaan harus bersumber dari data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing isu atau informasi bohong yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah situasi pascabencana.
Untuk memperkuat sistem pemantauan kegempaan, BMKG didukung jaringan nasional yang terdiri dari lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 sensor seismograf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga diminta tetap waspada dan menjauhi bangunan yang mengalami keretakan maupun kerusakan akibat guncangan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi, antara lain aplikasi InfoBMKG, media sosial @infoBMKG, serta situs resmi bmkg.go.id.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, aparat keamanan, dan BMKG diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di Flores dilakukan berdasarkan data ilmiah dan prinsip keselamatan masyarakat.
Redaksi
