 |
| Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur menggelar aksi pernyataan sikap di halaman Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa (21/07/2026). Diikuti ratusan massa, aksi ini menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya kasus korupsi dan menuntut agar proses hukum berjalan adil tanpa pandang bulu, termasuk menyerukan penanganan terhadap Febrie Adriansyah sesuai hukum." |
Surabaya, Liputan12.com – Selasa (21/07/2026) – Maraknya kasus korupsi yang menyeret nama sejumlah pejabat publik menjadi cermin pahit bagi bangsa Indonesia. Alih-alih menjalankan amanah untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat, sejumlah oknum justru memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur.
Untuk menyuarakan kegelisahan bersama serta tuntutan akan keadilan, MADAS Serumpun Jatim bergerak bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi di halaman Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada hari ini siang. Aksi yang diikuti oleh ratusan massa ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat tidak tinggal diam melihat kepercayaan terhadap supremasi hukum semakin tergerus oleh praktik yang dianggap tidak adil.
Massa yang hadir dengan penuh semangat menggaungkan larikan suara yang menyampaikan keresahan luas: “Hukum Dikebiri, Koruptor Diberi Diskon, Rakyat Dicekik Sampai Mati”. Kalimat ini menjadi gambaran konkret tentang kekhawatiran masyarakat bahwa penegakan hukum saat ini kerap terasa tidak adil, berat sebelah, dan cenderung menguntungkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Di tengah sorotan publik yang semakin kuat, seruan tegas juga dilontarkan secara meriah: “Tangkap dan Adili Febrie Adriansyah!” guna memastikan bahwa setiap pihak yang diduga terlibat dalam perkara hukum dijalankan prosesnya secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Tiga Poin Tuntutan Keadilan yang Harus Dipegang Teguh
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan secara terbuka, MADAS Serumpun Jatim mengajukan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum untuk memegang teguh prinsip keadilan:
1. Menjalankan proses hukum secara profesional, taat aturan, dan menjunjung tinggi standar etika profesi – setiap tahapan penanganan perkara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada manipulasi atau penyimpangan.
2. Menjamin kemandirian penanganan perkara agar bebas dari tekanan pihak manapun dan tetap objektif – aparat penegak hukum harus mampu menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan kelompok tertentu.
3. Menjatuhkan sanksi setimpal kepada seluruh pelaku korupsi tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan, serta memaksimalkan pengembalian kerugian negara demi kepentingan bersama – hal ini juga berlaku bagi setiap pihak yang menjadi sorotan publik, termasuk yang diserukan oleh masyarakat untuk segera diproses sesuai jalur hukum yang berlaku.
Ketua DPD MADAS Serumpun Jawa Timur, R. Zainal Fatah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan panggilan nurani dari masyarakat sipil untuk menjaga marwah negara hukum Indonesia.
“Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada ruang bagi perlakuan istimewa atau diskriminasi berdasarkan kedudukan seseorang. Hukum tidak boleh menjadi alat yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” tegas Zainal Fatah dalam pidatonya di depan massa.
Lebih jauh, pihaknya mengajak seluruh komponen bangsa – mulai dari mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, tokoh agama, hingga organisasi pemuda – untuk bersatu padu dalam mengawal setiap proses hukum agar berjalan terbuka, transparan, dan adil.
“Supremasi hukum adalah tiang penyangga yang tidak bisa kita biarkan goyah. Bila hukum ditegakkan dengan jujur dan konsisten, kepercayaan rakyat terhadap negara akan tumbuh kembali. Kami MADAS Serumpun Jatim akan selalu berdiri bersama aparat penegak hukum yang bersih dan berani untuk menegakkan kebenaran, serta terus menekan pelaku kejahatan yang merugikan rakyat, terutama para koruptor yang telah mencederai kehidupan banyak orang. Seluruh aparat negara harus sadar bahwa tanggung jawab mereka bukan kepada jabatan atau individu tertentu, melainkan kepada segenap masyarakat Indonesia,” tutupnya dengan penuh semangat.
Penulis/editor: Agus Mandie
