SLAWI – Liputan12.com – Sebanyak 287 Operator Data Desa dari seluruh Kabupaten Tegal mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Pendamping Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (bansos) yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada Rabu (17/6/2026).
Bimtek yang berjalan selama dua hari, yaitu tanggal 17 hingga 18 Juni 2026, menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi Digital RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para agen dalam mendukung pelaksanaan piloting digitalisasi bansos melalui program Perlindungan Sosial yang sedang dilaksanakan di 42 kabupaten/kota se seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal Triguntoro menyampaikan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem, melainkan merupakan langkah besar dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel.
"Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan data, kesiapan sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor yang terjalin dengan baik," ujarnya.
Tri Guntoro menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial terus memperkuat validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan yang tepat sasaran.
Penguatan data sosial mencakup proses usulan bantuan sosial maupun pembaharuan data yang dilakukan oleh petugas kabupaten, kecamatan, serta desa/keluruhan, termasuk usul sanggah yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat.
"Kita berharap dapat meminimalkan inclusion error maupun exclusion error yang selama ini menjadi tantangan bersama," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa inclusion error adalah kondisi di mana masyarakat yang tidak berhak justru masuk dalam daftar penerima bansos, sedangkan exclusion error adalah masyarakat yang berhak namun tidak tercatat dalam data.
Menurutnya, digitalisasi bansos akan membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif, tepat waktu, dan mudah ditelusuri, sehingga mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
"Program-program perlindungan sosial yang kita jalankan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkas Tri Guntoro.
Ag
