- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Langkah Strategis Bupati Sampang Sinergi dengan Kejari untuk Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel

Senin, 22 Juni 2026 | 6/22/2026 04:27:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-06-22T14:29:47Z
*Bupati Sampang dan Kejari Teken MoU Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Akuntabel

SampangLiputan12.com -- Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum, Pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi pada hari Senin (22/06/2026), yang mencakup kerja sama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Acara penandatanganan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Sampang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Kepala Otonomi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sampang beserta jajarannya.


Dalam pidatonya, Bupati Slamet Junaidi menjelaskan bahwa kerja sama yang dibangun dengan Kejari Sampang merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Nota kesepakatan ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan dukungan Kejari Sampang, berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat ditangani secara cepat serta tepat," ucapnya.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Sampang merupakan mitra penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk aktif memanfaatkan kerja sama ini dengan melakukan konsultasi hukum secara berkala.

"Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Kejari Sampang. Pastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum," tegasnya.

Nota kesepakatan yang ditandatangani diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendukung upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Sampang.


Saladin

×
Berita Terbaru Update