 |
| Kibar Nusantara Merdeka Jadi Mitra SPI KPK, Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih di Sulut |
MANADO, Liputan12.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Nusantara Merdeka (KNM) menegaskan komitmennya yang kuat untuk terus mendukung program Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut tidak hanya sebatas ucapan, melainkan dibuktikan dengan keterlibatan aktif KNM dalam berbagai program pencegahan korupsi di tingkat nasional dan daerah. Salah satu bentuk partisipasinya adalah sebagai responden serta mitra strategis dalam kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Frontier sebagai pelaksana survei.
Menurut Bendahara Umum DPP Kibar Nusantara Merdeka, Vitha Supit, kepercayaan yang diberikan kepada KNM dalam pelaksanaan survei tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi organisasi dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
"LSM Kibar Nusantara Merdeka memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam membersihkan praktik-praktik korupsi di daerah. Kami mendukung penuh seluruh langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegas Vitha Supit dalam keterangan resmi yang disampaikan di Manado.
Lebih lanjut, KNM menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada penanganan kasus-kasus tertentu saja. Menurut mereka, upaya tersebut harus menyentuh seluruh dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat dan keuangan negara, termasuk dugaan korupsi dalam penyaluran dana bantuan kemanusiaan yang dialokasikan untuk menangani dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
KNM berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas perkara tersebut dengan cara yang profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut harus diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila ditemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan tersebut, proses hukum harus dilanjutkan hingga tahap penetapan tersangka.
"Kami berharap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dana bantuan kemanusiaan Gunung Ruang diperiksa secara menyeluruh. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Hukum harus ditegakkan demi keadilan bagi masyarakat terdampak bencana yang berhak menerima bantuan secara utuh dan tepat sasaran," lanjut Vitha Supit.
KNM juga menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil yang berlandaskan pada kepentingan rakyat, pihaknya akan tetap konsisten dalam mengawal berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Tidak ada rintangan apapun yang akan membuat mereka berhenti dalam memperjuangkan keadilan.
"Kibar Nusantara Merdeka tidak bisa dibeli dengan bujukan, tekanan, ataupun iming-iming apa pun. Perjuangan kami adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum. Kami akan terus berada di garis depan dalam mengawasi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi," tutup Vitha Supit dengan tegas.
DPP Kibar Nusantara Merdeka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi demi terwujudnya Sulawesi Utara yang bersih, maju, dan berkeadilan.
JeEv
