![]() |
| Ketua PW APRI Sulteng Isram Said Lolo dukung penuh kebijakan zero tolerance Menteri Agama terhadap kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama |
PALU, liputan12.com – Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Provinsi Sulawesi Tengah, Isram Said Lolo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, setiap bentuk tindakan yang melanggar hak dan martabat anak harus ditindak tegas tanpa kompromi.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Kantor PW APRI Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (06/05/2026), Isram Said Lolo menegaskan bahwa PW APRI Sulawesi Tengah siap berdiri di garda terdepan bersama Kementerian Agama untuk melawan praktik kekerasan seksual sekaligus menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi yang menyerang kebijakan pemerintah terkait pemberantasan kasus kejahatan di lingkungan pendidikan agama.
"Kita menyadari bahwa berbagai narasi hoaks yang beredar di media sosial bukan hanya merugikan institusi Kementerian Agama, tetapi juga mengaburkan substansi perjuangan bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Kita tidak bisa membiarkan upaya sistematis untuk merusak proses keadilan bagi korban dan merusak citra lembaga pendidikan agama," ujarnya dengan nada tegas.
ISL (Isram Said Lolo) yang juga menjabat Ketua DPW PEKNAS Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Direktur LSM Format, memaparkan tiga alasan mendasar mengapa seluruh elemen masyarakat dan keluarga besar Kementerian Agama khususnya di Sulawesi Tengah perlu mengawal ketat kebijakan dan langkah-langkah Menteri Agama terkait pemberantasan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.
PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTENG MORAL DAN PENDIDIKAN
Menurut Isram, pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama pada hakikatnya didirikan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan menjadi benteng nilai-nilai kebangsaan. Apabila terjadi penyimpangan, hal tersebut merupakan tindakan oknum yang tidak bisa dianggap sebagai representasi keseluruhan institusi pendidikan agama.
"Kita harus memisahkan tindakan salah satu individu dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh komunitas pendidikan agama. Langkah Menteri Agama dalam memperkuat regulasi dan membentuk Satuan Pembinaan Pondok Pesantren adalah solusi konkret jangka panjang untuk melindungi santri sekaligus menjaga marwah pendidikan Islam," jelasnya.
MELINDUNGI HARKAT DAN KEMANUSIAAN
PW APRI Sulteng menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan Menteri Agama bukan bersifat politik, melainkan bentuk dukungan kemanusiaan yang mendasar. Setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak akan merusak masa depan generasi muda bangsa, sehingga perlu diperkuat mekanisme pengawasan kolaboratif antara pemerintah dan pengurus lembaga pendidikan agama.
"Kekerasan seksual menghancurkan masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan pimpinan pondok pesantren merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan setiap pelajar di lingkungan pendidikan agama," jelas Isram.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran hoaks dianggap sebagai gerakan yang dapat memecah belah persatuan masyarakat dan mengganggu proses penegakan hukum bagi korban.
"Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan setiap berita yang disebarkan telah melalui proses verifikasi agar tidak menjadi alat yang merusak upaya bersama dalam membangun lingkungan yang aman," pungkasnya.
KOMITMEN TINDAK LANJUTNYA PW APRI SULTENG
Sebagai bentuk dukungan konkret, PW APRI Sulawesi Tengah telah menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan penghulu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah untuk aktif mengkampanyekan gerakan anti-hoaks, memperkuat moderasi beragama, serta mengawasi ruang publik di lingkungan pendidikan agama agar tetap menjadi tempat yang aman dan bermartabat.
"Para penghulu merupakan pilar penting dalam masyarakat. Kami akan berperan aktif sebagai penyaring informasi yang akurat dan agen edukasi di lapangan. Kami yakin, di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kementerian Agama akan semakin kokoh dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang bersih, aman, dan menjadi uswah hasanah bagi seluruh masyarakat," tutup Isram Said Lolo.
Penulis : Kelvin Yansa
