NGAWI, Liputan12.com – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Sekolah dalam rangka Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri se-Kabupaten Ngawi Tahun 2026 telah resmi digelar di Hotel Nata Azana Ngawi. Acara yang diikuti sekitar 70 peserta dari seluruh kepala SMP negeri di Kabupaten Ngawi ini menghadirkan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan hukum terkait pengelolaan dana pendidikan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ngawi, Dr. Dwi Rianto Jatmiko, yang menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas kepala sekolah di tengah dinamika perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Ia juga mendorong agar MKKS dapat berperan sebagai wadah kolaborasi yang efektif untuk mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Ngawi.
Ketua MKKS SMP Negeri Ngawi, Purwanto, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi manajerial para kepala sekolah. "Selain aspek administrasi, kami juga fokus pada pengembangan kemampuan kepemimpinan dan inovasi dalam membangun budaya sekolah yang berprestasi dan berintegritas," ujarnya.
Dalam sesi pemaparan materi, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan pihak manapun.
"Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran wajib sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran hukum," tegasnya saat dihubungi awak media pada Jumat (17/04/2026).
Selain itu, Kapolres juga mengingatkan sejumlah potensi pelanggaran yang sering terjadi dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana kerja, pembuatan laporan fiktif, hingga praktik mark-up anggaran yang tidak sah. "Setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana dapat berujung pada konsekuensi yang serius, mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum yang harus dijalani," jelasnya.
Kehadiran Kapolres sebagai narasumber di acara bimtek ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada para kepala sekolah. Dengan demikian, pengelolaan dana BOSP di setiap satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama pemberian bantuan tersebut.
Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap bahwa hasil dari bimtek ini dapat diimplementasikan secara nyata di setiap sekolah, demi mewujudkan sistem pendidikan yang unggul, profesional, dan berintegritas di wilayah Ngawi.
Penulis : Redaksi
