Banyak nya dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di lingkungan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri 4palembang, akhirnya menjadi persoalan yang berujung aksi unjuk rasa,dan pernyataan sikap.
Hal tersebut terungkap dalam beberapa tuntutan dari Gabungan Pemuda Peduli Sumsel (GPPS), yang akan menggelar aksinya pada Kamis ,22 januari 2026, yang direncanakan akan digelar di depan kantor Dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan.
Dalam aksi tersebut nantinya yang akan melibatkan elemen Mahasiswa dan beberapa Insan Pers.
Karena terkait dengan tujuh tuntutan yang akan di suarakan.
Antara lain: penindakan terhadap aktor intelektual aksi pungli di SMK negeri 4 palembang, penghinaan dan suap terhadap pers, perlindungan hukum bagi siswa siswi pelapor aksi pungli, blacklist oknum yang berwenang sengaja tutup mata atas adanya pungli, menuntut Dra, Poniyem untuk meminta maaf secara terbuka Kepada wali murid dan pers, membentuk tim Siber pungli untuk audit SMA, SMK negeri,serta transparansi penggunaan dana BOS dan Komite sekolah.
Hal ini dianggap penting karena banyaknya keluhan, tentang dugaan pungli di SMK negeri 4 palembang,yang selama ini seolah di biarkan.
Dunia pendidikan, ternyata tidak baik baik saja,di saat pemerintah, menggenjot beberapa program unggulan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, di Indonesia dengan peningkatan anggaran, dilain pihak oknum menciderai dunia pendidikan dengan pungli dan hal lain yang bertentangan dengan program pemerintah.
Inilah perlunya kontrol sosial yang dilakukan masyarakat Kepada lembaga pendidikan, untuk menutup kran kran korupsi,pungli dan penyalahgunaan jabatan.
Agar rakyat bisa berharap Para anak didik dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik Tanpa ada diskriminasi,pungli,dan kekerasan.
(Wnd plg)
