PALEMBANG, Liputan12.com– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumatera Selatan berencana menggelar aksi di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini menyusul kegagalan pelaksanaan program Cetak Sawah di Kabupaten Ogan Ilir yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah, namun hasilnya jauh dari harapan dan menuai banyak kejanggalan.
Berdasarkan data yang beredar, dari target sekitar 3.000 hektare lahan, sebanyak 1.100 hektare di antaranya terancam gagal tanam. Selain masalah pengairan, ditemukan pula tumpukan pupuk dolomit ribuan ton yang tidak terurus, serta dugaan kelalaian perencanaan teknis yang memicu kerugian keuangan negara.
Ketua DPP Jakor Sumsel, Fadrianto.TH, menegaskan pihaknya akan membawa sejumlah tuntutan utama dalam aksi tersebut:
1. Minta pertanggungjawaban mutlak dari pihak pelaksana dan pembina program atas kegagalan pencapaian target serta penggunaan anggaran ratusan miliar rupiah;
2. Desak audit menyeluruh mulai dari perencanaan, proses lelang, pelaksanaan fisik, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan;
Minta penjelasan rinci terkait penumpukan material pupuk yang tidak dimanfaatkan dan pemborosan biaya yang tidak sesuai hasil kerja;
3. Tuntut sanksi tegas bagi pihak yang lalai atau terbukti melakukan penyimpangan, termasuk pemulihan kerugian negara;
4. Minta perbaikan mendasar perencanaan teknis agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
“Faktor alam tidak bisa dijadikan alasan tunggal. Jika perencanaan matang sejak awal, risiko seharusnya sudah diperhitungkan. Kami minta uang rakyat tidak habis sia-sia,” tegas Fadrianto.TH.
Pihaknya meminta aparat penegak hukum turun mengusut lebih dalam jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau pengerukan keuntungan pribadi di balik program tersebut. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.
