BATAM, Liputan12.com – Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Kebijakan Pengupahan Guna Mewujudkan Iklim Kerja yang Produktif dan Kondusif Tahun 2025, bertempat di Hotel Golden View Batam, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kadisnaker Provinsi Kepri Dr. H. Diky Wijaya, M.Si., Kepala BPS Provinsi Kepri Dr. Margaretha Ari Anggorowati, perwakilan Apindo, akademisi, serta unsur serikat pekerja/serikat buruh.
Dirintelkam Polda Kepri Kombes. Pol. Agung Budi Leksono S.I.K., S.H., M. Pd., selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa FGD dilaksanakan untuk menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan pengupahan, sekaligus membangun komunikasi aktif dalam menjaga kondusifitas menjelang penetapan Upah Minimum Tahun 2026 di Provinsi Kepri.
Kadisnaker Provinsi Kepri Dr. H. Diky Wijaya, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan kebutuhan industri, terutama sektor galangan kapal serta industri besar lainnya di Kepri.
Kapolda Kepri dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum strategis untuk menjaga hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Kapolda menegaskan bahwa Polri hadir bukan untuk mengintervensi hubungan industrial, namun memastikan proses komunikasi, negosiasi, serta penyampaian pendapat dapat berjalan secara aman dan kondusif.
Kapolda Kepri juga menyoroti kondisi geografis Kepri yang berdampak pada tingginya mobilitas tenaga kerja dari luar daerah, sehingga diperlukan penguatan SDM lokal.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas investasi dan iklim usaha di Kepri, ucap Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Kadisnaker dan Kepala BPS Provinsi Kepri serta sesi foto bersama.
0 Komentar