Di tengah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi kota di bawah kepemimpinan Walikota Maulana semakin menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa pelantikan pejabat yang akan segera pensiun menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan.
Salah satu contoh yang mencolok adalah pelantikan Ahmad Sarnubi, SP dan Ir. Dade Marini, yang dijadwalkan pensiun pada tanggal 12 Juni dan 10 Juli 2025. "Apo gawe melantik orang yang sudah mau pensiun? Dimana efektivitas kerja Walikota? Jika tak percaya, cek saja nama Ahmad Sarnubi dan Ir. Dade Marini, tanggal pensiunnya kapan," ungkap Dr. Dedek Kusnadi, S. Sos, M.Si, MM, seorang pengamat politik dari UIN STS Jambi.
Menurut Dr. Dedek, tindakan tersebut mencerminkan ketidakpahaman Walikota Maulana terhadap pentingnya penempatan pejabat yang kompeten dan berkomitmen untuk menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan. "Entahlah jika walikota pandir senang seremonial pelantikan seakan berkuasa akan nasib pegawai kota. Jika itu tujuannya, saya angkat tangan," tambahnya.
Selain itu Dedek juga mengatakan dikalangan birokrasi kota muncul desas desus internal BKPSDMD, bahwa Kepala BKPSDMD sudah tidak dipungsikan lagi..Yang melakukan nya adalah pejabat selevel kabid, berinisial A yg merupakan Sutradara dan calon Ka BKPSDMD.
Kritik ini mencuat di tengah harapan masyarakat akan reformasi birokrasi yang lebih baik. Banyak yang berharap agar Walikota Maulana dapat lebih selektif dalam memilih pejabat yang akan dilantik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan kota.
Dengan situasi ini, masyarakat menantikan langkah-langkah konkret dari Walikota Maulana untuk memperbaiki kondisi birokrasi yang dinilai amburadul dan tidak profesional."
Kabiro.liputan12.com
Deni Firmansyah
0 Komentar