SLAWI , LIPUTAN 12 . COM - Sejumlah emak-emak warga Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang mendapatkan bantuan sosial (Bansos) PKH BPNT ancam geruduk ke Balai Desa Ujungrusi 14/05/2025, mereka minta hak atas bantuan tersebut yang diduga diselewengkan oleh oknum perangkat desa setempat.
Program bantuan sosial (bansos) seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) masih menjadi penyelamat ekonomi bagi jutaan keluarga di Indonesia. Kedua program ini disalurkan secara rutin dalam beberapa tahap di sepanjang tahun.
Namun di Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal diduga dalam pelaksanaanya (pencairan) tidak sesuai yang diterimanya.
Salah seorang warga penerima bansos tersebut, Dede Fatimah mengaku, baru mengetahui saat diinformasikan oleh tetangganya, bahwa dana bantuan sudah cair tapi melalui ATM, namun saat itu belum menerima ATM tersebut dari desa.
"ATM diterbitkan sejak 2020, namun kami baru menerima (pegang) dari desa akhir 2023 lalu. Saat kami menerima ATM tersebut, saat itu kami ambil di rumah seorang perangkat Desa Ujungrusi dan kami diminta bawa KTP setelah itu baru dikasih ATM berikut amplop berisi uang sejumlah 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)," terangnya, saat dijumpai di kediamannya belum lama ini.
Menurut Dede Fatimah, saat itu ambil kartu berikut uang tersebut, dirinya mengaku tidak sendiri, namun dengan beberapa warga lain yang juga dapat bansos tersebut.
"Kami bingung, ATM terbit sejak 2020 kenapa baru dikasihkan 2023 akhir kemarin, dan selama ini kami cuma menerima uang tunai sejumlah 1,2 juta saja. Anehnya lagi ada penerima dikasih ATM dan uang tunai hanya 400 ribu," ujarnya.
Pencairan bansos, kata Dede, baik PKH dan BPNT termasuk dalam kategori triwulan. Pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali, artinya penyaluran dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun.
"Seharusnya, jumlah yang diterima kami sebagai penerima bansos BPNT sebesar Rp200.000 per bulan. Jika dihitung per tiga bulan, maka total yang akan diterima sebanyak Rp 600.000 x 4 tahap total seharusnya 2,4 juta, kenapa kami cuma menerima 1,2 juta bahkan ada yang cuma menerima 400 ribu saja," ungkapnya.
"Kami bersama warga penerima bansos lainnya akan mendatangi dan meminta hak ke Balai Desa Ujungrusi, kenapa selama 2020 kami baru menerima bantuan pada akhir tahun 2023 dan uang tunai yang kami terima juga tidak sesuai. Kami bakal minta kekurangannya bersama warga penerima lainnya," tegasnya.
Sisi lain, Pendamping PKH, Okty saat dikonfirmasi belum lama ini menjelaskan,
Program bantuan sosial (bansos) seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) masih menjadi penyelamat ekonomi masyarakat. Sedang kedua program ini disalurkan secara rutin dalam beberapa tahap di sepanjang tahun.
Adapun pencairannya, lanjut Okty, ini akan menggunakan data penerima terbaru yang telah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh penerima manfaat yang berhak.
"Bansos PKH memiliki nominal bantuan yang bervariasi tergantung kategori penerimanya, seperti ibu hamil, balita, pelajar, hingga lansia," jelasnya.
Sementara Kades Ujungrusi, Kadarisman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, soal jumlah dan teknis penyerahan atau pencairannya kurang tahu, karena melalui pendamping.
"Saya hanya sering dapat aduan dari warga penerima bansos, bahwa katanya saldo kosong saat mau diambil. Soal kartu (ATM) pernah kolektif saat pengambilannya melalui salah seorang perangkat desa," jelas Kadarisman.(Ag)
0 Komentar