Palembang, Liputan12.com -
Menindak lanjuti konfrensi pers Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Jumat pada Jumat 16 Juni lalu, LSM MAK kembali menggelar konfrensi pers terkait akan melakukan aksi damai yang akan dilakukan LSM MAK pada 22 Juni 2023, dan Ketum DPP POSE RI yang juga penasihat Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Desri SH yang akan melakukan aksi damai pada 23 Juni 2023 di Polda Sumsel. Aksi damai tersebut untuk mendorong Kapolda Sumsel agar menuntaskan kasus gudang BBM ilegal yang diduga milik Marijal alias Dang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua LSM MAK Hendra didampingi Sekretaris R. Soleh dan didampingi Ketum POSE RI yang juga penasihat Hukum LSM MAK (Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Anti Korupsi) Desri SH saat konfrensi pers, Senin (19/6/2023).
Ketua LSM MAK Hendra mengatakan, hari ini pihaknya mengadakan konferensi pers terkait tindak lanjut beberapa hari yang lalu terkait penangkapan BBM ilegal yang terjadi tanggal 13 Juni yang dirilis yang dari Polda Sumsel.
"Kami LSM MAK akan melakukan aksi damai di hari Kamis pada tanggal 22 Juni 2023 di Polda dan pemberitahuan aksi sudah kita masukkan di Intel Polrestabes," ujarnya.
Hendra menuturkan, terkait pemberitaan pada konfrensi pers pada Jumat tanggal 16 Juni lalu, memang ada beberapa oknum yang coba menghubunginya selalu Ketua MAK terkait pemberitaan.
"Intinya mereka pihak Dang itu disebutkan di grup ada orangnya pun jelas bahwa poinnya mereka ingin mengajak saya selaku ketua MAK terkait pemberitaan kemarin untuk meredam. Mereka ingin mengadakan pertemuan dengan saya seperti cara berdulur atau mediasi. Itu sudah jelas sudah saya screenshot, mungkin salah satunya kemarin jadi intinya kalau secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahwa mereka bermain di situ. Cuma mereka berkilah. Mamang ada utusan dari yang atas nama Dang untuk mengajak ketemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan," tuturnya.
Sementara itu, Ketum POSE RI yang juga penasihat Hukum LSM MAK (Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Anti Korupsi) Desri SH mengatakan terkait pemberitaan ada beberapa media yang akan dilaporkan ke jalur hukum, ada beberapa media online, itu terkait hasil konfrensi pers dari kita dan dari sumber dari kita.
"Sebagai penasehat hukum tim hukum LSM MAK dan saya Ketum POSE RI, apa yang ditulis media beberapa media terkait pernyataan pihak Marijal alias Dang itu sangat bertolak belakang dan miris sekali. Mereka akan menuntut media, padahal kita tau media adalah produk berita yang sudah dilindungi oleh undang-undang," katanya.
"Terkait isi di dalamnya itu sudah jelas saya jelaskan tadi sudah saya uraikan. Marijal alias Dang itu sudah dikenal masyarakat sekitar gudang sebagai Dang minyak. Masalah untuk pembuktian itu tugas penyidik. Kita sebagai kontrol sosial, sebagai jurnalis NGO dan aktivis kita hanya menyampaikan. Kalau undang-undang nomor 9 tahun 98 menyampaikan di muka umum. Kalau versi perusahaan itu pemberitaan. Sedangkan kalau versi yang melapor adalah yang melapor secara tertulis atau melayangkan surat. Kita tidak ada hak untuk membuktikan," bebernya.
"Karena apa yang kita temukan, apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dengan asas praduga tak bersalah. Saya tetap pada pendirian saya. Sedangkan untuk membuktikan bukan tugas kita. Kalau mereka tidak senang terkait yang sudah dipublikasikan, mereka yang harus membuktikan kalau dia tidak ada bisnis BBM ilegal, " bebernya.
Ketika ditanya terkait langkah dari pihak Marijal alias Dang yang ingin menempuh jalur hukum, Desri menuturkan, kalau mereka menuntut balik dan mau menempuh jalur hukum kita dari tim kuasa hukum Desri dan rekan, dan TB ZI & Patner siap akan menghadapi baik secara perdata dan secara pidana.
"Dan akan kami buktikan dan kami akan menggugat balik dan menutut balik setiap perkara dari tim kuasa hukum," ucapnya.
Desri mengungkapkan, dia tahu siapa Marijal alias Dang. Dan Marijal alias Dang tau siapa dia.
"Saya sebagai kontrol sosial, apa yang saya lihat kegiatan sehari hari Marijall alias Dang," katanya.
Lebih lanjut Desri menuturkan, untuk aksi damai Kamis nanti sudah jelas kita mendukung Kapolri dan Kapolda dalam pemberantasan ilegal drilling, dan semua kegiatan ilegal di Sumsel.
"Kita mendukung penuh Kapolda dan kapolrestabes Palembang, dan kalau wilayah hukum Ogan Ilir wilayah hukum Ogan Ilir, kita sangat mendukung untuk memberantas ilegal BBM, karena itu sudah diatur oleh undang-undang," katanya.
Terkait tindakan dari Polrestabes pasca pemberitaan konfrensi pers pada Jumat tanggal 16 Juni lalu, Desri mengatakan, dari informasi yang didapat, tempat bisnis itu dari pihak kepolisian kita tidak tahu apakah dari Polda apa dari Polrestabes menginformasi kades yang menemui sudah jelas saudara Dang ini sudah tidak tahu keberadaannya. Tutupnya (Rian).
Posting Komentar