 |
| Petugas Satlantas Polres Sampang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kendaraan bermotor, pentingnya proses balik nama kendaraan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta penggunaan helm berstandar SNI demi keselamatan berkendara. Dalam kegiatan dialog tersebut, kepolisian juga menegaskan komitmen menjaga kamtibmas dan mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Sampang. |
Sampang, Liputan12.com — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang terus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pesan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif bersama warga di lingkungan pelayanan Satlantas Polres Sampang.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang kerap dihadapi masyarakat, mulai dari kendaraan bekas yang belum dibalik nama, potensi pajak progresif, kelengkapan dokumen kendaraan, hingga penggunaan helm yang memenuhi standar keselamatan. Selain itu, kepolisian juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penyampaian informasi secara langsung. Dengan komunikasi yang terbuka, warga diharapkan tidak hanya memahami kewajiban administrasi kendaraan, tetapi juga semakin menyadari bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dari keselamatan dan ketertiban bersama.
Kendaraan Sudah Dijual, Segera Urus Balik Nama
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut adalah praktik jual-beli kendaraan bermotor bekas yang tidak segera diikuti dengan proses balik nama atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kendaraan yang masih tercatat atas nama pemilik lama berpotensi menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. Pemilik lama, misalnya, dapat mengalami kesulitan ketika menerima pemberitahuan pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), padahal kendaraan tersebut sudah berpindah tangan.
Risiko lainnya muncul apabila kendaraan yang masih terdaftar atas nama pemilik lama digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi demikian, pemilik yang namanya masih tercantum dalam dokumen kendaraan berpotensi dimintai keterangan oleh pihak berwenang untuk menjelaskan status kepemilikan kendaraan tersebut.
Karena itu, masyarakat yang telah menjual kendaraannya diimbau segera mengurus pelaporan penjualan dan proses administrasi yang diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari persoalan yang tidak perlu, sekaligus memastikan bahwa tanggung jawab administratif atas kendaraan tidak terus melekat pada pihak yang sudah tidak menguasainya.
Pajak Progresif dan Pentingnya Pemutakhiran Data
Dalam penjelasan berikutnya, petugas turut menyoroti persoalan pajak progresif serta pentingnya kesesuaian data kepemilikan kendaraan dengan identitas pemilik.
Pendataan kendaraan yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami masyarakat ketika memiliki lebih dari satu kendaraan.
Berdasarkan materi sosialisasi yang disampaikan, ketentuan pajak progresif berkaitan dengan kepemilikan kendaraan pribadi roda empat dalam satu KK. Sementara itu, sepeda motor serta kendaraan angkutan barang seperti truk dan mobil pikap disebut tidak dikenakan pajak progresif meskipun jumlah unitnya lebih dari satu.
Masyarakat diimbau memahami ketentuan yang berlaku dan memastikan data kendaraan tercatat secara benar. Untuk mengetahui besaran kewajiban pajak maupun penerapan tarif terhadap kondisi kepemilikan tertentu, warga tetap perlu melakukan pengecekan kepada instansi pengelola pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pemutakhiran data dan pemahaman administrasi yang baik, potensi kesalahpahaman terkait kepemilikan kendaraan maupun kewajiban perpajakan diharapkan dapat diminimalkan.
Helm SNI Bukan Sekadar Pelengkap Berkendara
Selain persoalan administrasi, Satlantas Polres Sampang memberikan perhatian serius terhadap keselamatan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.
Petugas mengingatkan bahwa helm bukan sekadar perlengkapan untuk menghindari teguran petugas, melainkan perangkat keselamatan yang berfungsi melindungi kepala ketika terjadi kecelakaan.
Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) dan memastikan tali pengikatnya terpasang dengan benar. Penggunaan helm proyek maupun helm batok berukuran kecil yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak dianjurkan untuk berkendara di jalan raya.
Helm yang tidak sesuai standar atau tidak terpasang dengan benar dapat mengurangi perlindungan terhadap kepala ketika terjadi benturan. Risiko cedera serius dapat meningkat apabila pengendara mengabaikan perlengkapan keselamatan dasar tersebut.
Karena itu, masyarakat diingatkan agar tidak menganggap remeh penggunaan helm. Kepatuhan terhadap aturan keselamatan harus dimulai dari diri sendiri, baik ketika menempuh perjalanan jarak dekat maupun perjalanan jauh.
Di samping penggunaan helm, pengendara juga diharapkan memastikan kelengkapan dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM), serta mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
Polres Sampang Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba
Dalam sesi dialog, perhatian juga diarahkan pada upaya menjaga kamtibmas dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Sampang.
Menjawab konfirmasi dari perwakilan media, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Sulaiman, S.H., menegaskan komitmen Polres Sampang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mendukung upaya pemberantasan narkoba.
Peredaran narkotika yang berpotensi menyasar kalangan anak muda menjadi perhatian penting karena dapat mengancam kesehatan, masa depan, serta kehidupan sosial generasi penerus bangsa.
Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mendukung upaya pencegahan. Kesadaran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan serta memberikan edukasi tentang bahaya narkotika menjadi bagian dari upaya bersama untuk melindungi generasi muda.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui saluran resmi kepolisian, tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri atau menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.
Bangun Kesadaran Hukum melalui Komunikasi dengan Warga
Melalui kegiatan sosialisasi dan dialog tersebut, Satlantas Polres Sampang mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya tertib administrasi kendaraan, menaati aturan lalu lintas, dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.
Edukasi secara langsung diharapkan dapat membantu warga memahami konsekuensi dari kelalaian administrasi, risiko penggunaan perlengkapan keselamatan yang tidak sesuai standar, serta dampak peredaran narkotika terhadap kehidupan masyarakat.
Kesadaran hukum tidak hanya dibangun melalui penindakan, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami dan komunikasi yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat.
Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan semakin bertanggung jawab dalam mengurus dokumen kendaraan, disiplin menggunakan perlengkapan keselamatan, serta ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di Kabupaten Sampang.
Liputan12.com — Mengabarkan dengan fakta, mengedepankan profesionalisme, dan menjaga kepentingan publik.
Reporter : Saladin
