 |
| Anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Jawa Timur XI, H. Slamet Ariyadi, menyampaikan pandangan dalam sebuah rapat. Ia mendesak Pertamina Patra Niaga mengevaluasi mekanisme delivery order (DO) dan mempercepat pasokan BBM guna mengatasi laporan gangguan distribusi di sejumlah wilayah Madura. |
Sampang, Liputan12.com — Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Madura memicu sorotan terhadap kelancaran distribusi energi bagi masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), disertai laporan keterlambatan pengiriman dan pengurangan alokasi pasokan, mendorong Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Jawa Timur XI, H. Slamet Ariyadi, meminta PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme delivery order (DO).
Slamet menilai, kepastian pasokan BBM harus menjadi perhatian serius karena bahan bakar merupakan kebutuhan penting yang menopang mobilitas masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi. Ia meminta Pertamina memastikan alokasi BBM di setiap SPBU sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan, sekaligus mempercepat pengiriman ke wilayah yang mengalami kekurangan stok.
“Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Slamet, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, persoalan distribusi tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan BBM secara umum. Ketepatan waktu pengiriman, kecukupan alokasi, serta pemerataan pasokan antardaerah juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekosongan stok pada SPBU tertentu ketika kebutuhan masyarakat masih tinggi.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman maupun pengurangan alokasi DO yang tidak diimbangi dengan penyesuaian kebutuhan dapat memperpanjang antrean dan menambah beban masyarakat. Karena itu, evaluasi distribusi perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
“Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.
Bangkalan dan Pamekasan Jadi Sorotan
Persoalan pasokan BBM dilaporkan terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, kekosongan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU disebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, termasuk kegiatan operasional angkutan umum.
Sementara itu, di Kabupaten Pamekasan, antrean kendaraan dilaporkan terjadi di beberapa SPBU di tengah informasi mengenai keterlambatan pengiriman dan pengurangan alokasi DO. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menelusuri penyebab gangguan pasokan sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara tepat.
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam siaran pers, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada 20 Oktober 2026 telah menyurati Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai keterlambatan pasokan. Adapun pemantauan pemerintah daerah di Pamekasan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO hingga dugaan ketidaktertiban administrasi penyaluran BBM bersubsidi.
Temuan dan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak terkait. Keterlambatan pengiriman, perubahan alokasi, dan persoalan administrasi merupakan aspek yang perlu diperiksa untuk mengetahui penyebab gangguan distribusi secara menyeluruh.
Hingga informasi dalam siaran pers ini disusun, penjelasan resmi Pertamina Patra Niaga mengenai penyebab gangguan pasokan, besaran perubahan alokasi, dan langkah pemulihan distribusi belum dicantumkan. Oleh karena itu, penyebab serta tanggung jawab atas kondisi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Evaluasi DO Harus Berbasis Kebutuhan Riil
Slamet meminta Pertamina mengevaluasi mekanisme DO dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan pola konsumsi BBM di masing-masing SPBU. Menurutnya, alokasi yang ditetapkan perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, sehingga penyaluran tidak hanya berpedoman pada perencanaan umum, tetapi juga mampu merespons perubahan kebutuhan di lapangan.
Ia mendorong Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk memetakan titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan, mengidentifikasi hambatan pengiriman, serta menentukan langkah percepatan distribusi.
“Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang,” tegasnya.
Menurut Slamet, evaluasi tersebut perlu mencakup jadwal pengiriman, kecukupan kuota atau alokasi, kebutuhan harian SPBU, serta mekanisme penyesuaian pasokan ketika terjadi lonjakan permintaan. Dengan langkah itu, penanganan diharapkan lebih terarah dan tidak hanya bersifat sementara.
Ia juga menekankan pentingnya distribusi yang proporsional antardaerah. Apabila satu wilayah mengalami peningkatan kebutuhan atau keterlambatan pasokan, kondisi tersebut perlu segera diidentifikasi agar penyesuaian distribusi dapat dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan aktual.
“Distribusi BBM harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Wilayah kepulauan seperti Madura membutuhkan perencanaan distribusi yang lebih kuat karena faktor jarak dan akses dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman,” ujarnya.
Karakteristik geografis Madura, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan logistik. Namun, penentuan alokasi tetap harus didasarkan pada data kebutuhan, kapasitas penyaluran, serta kondisi operasional setiap wilayah agar kebijakan distribusi dapat dipertanggungjawabkan.
Gangguan Pasokan Berpotensi Menghambat Aktivitas Ekonomi
Slamet menilai gangguan pasokan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan pelayanan di SPBU. Apabila berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi mobilitas warga, distribusi barang, kegiatan pertanian dan perikanan, hingga operasional usaha mikro dan kecil.
Bagi pengemudi angkutan umum, antrean panjang dapat mengurangi waktu operasional. Sementara bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha, ketidakpastian ketersediaan bahan bakar berpotensi mengganggu perencanaan kegiatan sehari-hari.
Waktu yang digunakan untuk mengantre atau mencari SPBU dengan stok tersedia juga dapat menambah beban masyarakat. Karena itu, percepatan pemulihan pasokan dinilai penting agar kegiatan ekonomi tidak terganggu lebih jauh.
Meski demikian, besaran dampak ekonomi tersebut perlu ditentukan berdasarkan data lapangan, termasuk durasi gangguan, jumlah SPBU yang terdampak, jenis BBM yang mengalami kekurangan, serta kelompok masyarakat yang paling merasakan dampaknya.
Slamet berharap Pertamina tidak hanya berfokus pada pemenuhan pasokan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pemantauan distribusi untuk mencegah persoalan serupa berulang. Informasi mengenai jadwal pengiriman dan ketersediaan stok, menurutnya, juga perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta pengelola SPBU agar penanganan lebih efektif.
Masyarakat Diimbau Tidak Membeli Berlebihan
Di tengah laporan gangguan pasokan, Slamet mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian berlebihan maupun penimbunan dapat memperbesar tekanan terhadap pasokan dan memicu kepanikan di tengah masyarakat.
“Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik,” katanya.
Imbauan tersebut, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan langkah nyata dari pihak yang bertanggung jawab atas distribusi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pasokan tersedia, sedangkan pemerintah daerah dan pengelola SPBU memerlukan koordinasi yang jelas untuk menangani kendala di lapangan.
Untuk menjaga kepercayaan publik, informasi mengenai kondisi pasokan dan upaya pemulihan juga perlu disampaikan secara transparan, berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Pertamina Diharapkan Segera Memberikan Penjelasan
Slamet berharap Pertamina Patra Niaga segera menindaklanjuti laporan gangguan pasokan di Bangkalan, Pamekasan, dan wilayah Madura lainnya. Ia meminta evaluasi DO, pemeriksaan hambatan logistik, serta percepatan pengiriman dilakukan secara terkoordinasi agar kekosongan stok dan antrean kendaraan dapat segera diatasi.
Di sisi lain, klarifikasi Pertamina tetap diperlukan untuk menjelaskan penyebab keterlambatan pengiriman, dasar penetapan alokasi DO, kondisi ketersediaan BBM di wilayah terdampak, serta langkah konkret yang disiapkan untuk memulihkan distribusi.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus melakukan pemantauan dan menyampaikan data faktual mengenai SPBU yang mengalami kekurangan pasokan. Data tersebut penting untuk menentukan prioritas penyaluran sekaligus memastikan penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Madura, kepastian pasokan BBM bukan hanya persoalan kelancaran layanan di SPBU, melainkan juga bagian penting dari keberlangsungan mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Evaluasi distribusi yang berbasis data, koordinasi lintas pihak, serta keterbukaan informasi menjadi langkah yang diperlukan agar persoalan ini dapat ditangani secara terukur dan berkelanjutan.
Redaksi Liputan12.com akan terus memantau perkembangan persoalan pasokan BBM di Madura dan membuka ruang bagi klarifikasi dari Pertamina Patra Niaga maupun pihak terkait guna menghadirkan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Editor: Saladin
