Oleh: Sutrisno
Pergantian Menteri Keuangan kembali terjadi di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergantian itu menjadi perhatian karena Purbaya baru sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.
Ia dilantik pada 8 September 2025 dan harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
Reuters mencatat pergantian tersebut sebagai perubahan Menteri Keuangan ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menariknya, pergantian itu berlangsung secara cepat.
Pada Senin siang, 14 September 2026, Purbaya masih mengikuti agenda bersama DPD RI sebelum kemudian mendapat panggilan dari pihak Istana.
Beberapa jam setelah itu, publik mengetahui bahwa kursi Menteri Keuangan telah berpindah kepada Suahasil Nazara.
Tidak ada penjelasan resmi yang secara terbuka merinci alasan Presiden mengganti Purbaya. Karena itu, berbagai dugaan mengenai alasan pergantian harus ditempatkan sebagai spekulasi, bukan fakta yang sudah dipastikan.
Financial Times juga melaporkan bahwa alasan resmi pemberhentian Purbaya tidak diumumkan.
Namun satu pertanyaan besar kini muncul. Yakni apakah Suahasil benar-benar lebih mampu daripada Purbaya untuk mengendalikan dapur keuangan negara?.
Purbaya Bukan Orang Baru dalam Dunia Ekonomi
Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Purbaya bukanlah birokrat yang tiba-tiba muncul dari ruang politik.
Ia memiliki latar belakang teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung, kemudian memperoleh gelar master dan doktor ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.
Karier profesionalnya dimulai sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA. Setelah itu ia masuk ke dunia ekonomi dan riset melalui Danareksa Research Institute.
Purbaya pernah menjadi Senior Economist, kemudian Chief Economist, Direktur Utama PT Danareksa Securities, serta anggota Direksi PT Danareksa.
Di pemerintahan, pengalamannya juga panjang. Ia pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden, staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim, hingga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
Puncaknya sebelum menjadi Menteri Keuangan adalah ketika ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020–2025.
Artinya, Purbaya memiliki pengalaman yang relatif lengkap. Yakni riset ekonomi, sektor keuangan, korporasi, pemerintahan, stabilitas sistem keuangan, hingga kebijakan fiskal.
Gebrakan Purbaya di Kementerian Keuangan.
Ketika masuk ke Kementerian Keuangan pada September 2025, Purbaya membawa gaya yang berbeda.
Ia lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan awal yang paling menonjol adalah penempatan Rp200 triliun dana pemerintah pada lima bank umum mitra.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
Purbaya juga membawa gagasan agar APBN tidak hanya menjadi instrumen menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan.
Ia memperkenalkan konsep yang disebutnya “Sumitronomics”, dengan tiga pilar utama. Yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional.
Dari sisi angka fiskal, pemerintah melaporkan bahwa hingga Semester I 2026 pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen secara tahunan.
Belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, sementara defisit APBN berada pada Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.
Sehari sebelum pergantian dirinya, Kementerian Keuangan bahkan masih menyebut kinerja 2026 sebagai fondasi penyusunan rencana kerja 2027.
Dari perspektif itu, sulit mengatakan Purbaya meninggalkan Kementerian Keuangan tanpa membawa capaian.
Tetapi seorang Menteri Keuangan tidak hanya dinilai dari keberanian mendorong pertumbuhan. Ia juga harus menjaga kredibilitas fiskal, stabilitas pasar, kepercayaan investor, kesinambungan pembiayaan dan komunikasi kebijakan.
Di sinilah kritik terhadap gaya Purbaya mulai muncul.
Reuters melaporkan bahwa kebijakan ekonominya yang agresif menghadapi kritik, termasuk kebijakan yang dianggap tidak konvensional, tekanan terhadap rupiah, kekhawatiran mengenai defisit, serta kontroversi terkait rencana kontribusi Danantara sebesar Rp120 triliun.
Maka, penilaian terhadap Purbaya tidak boleh hitam-putih.
Ia memiliki keberanian dan gagasan pertumbuhan. Tetapi keberanian fiskal juga harus berjalan beriringan dengan disiplin dan kepastian kebijakan.
Suahasil Teknokrat Fiskal yang Sudah Lama Berada di Dapur APBN
Jika Purbaya datang dengan pengalaman luas di sektor ekonomi dan keuangan, Suahasil Nazara mempunyai keunggulan lain. Ia adalah orang yang sudah lama berada di dalam rumah Kementerian Keuangan.
Suahasil merupakan ekonom dan akademisi. Ia memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, master dari Cornell University dan doktor ekonomi dari University of Illinois Urbana-Champaign.
Ia menjadi dosen FEB UI sejak 1999 dan memperoleh gelar profesor pada 2009.
Pengalamannya dalam kebijakan publik juga bukan sedikit.
Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal, Wakil Ketua KPPOD, Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K dan anggota Komite Ekonomi Nasional.
Kemudian kariernya masuk lebih dalam ke Kementerian Keuangan.
Suahasil dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2015 dan kemudian menjadi Kepala BKF secara definitif pada 2016.
Pada 2019, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan dan kemudian tetap dipercaya dalam pemerintahan berikutnya.
Dengan kata lain, Suahasil tidak belajar mengenai APBN dari luar pagar. Ia telah berada di dalam sistem kebijakan fiskal selama bertahun-tahun.
Prestasi Suahasil sebagai Wakil Menteri
Selama menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil banyak terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.
Ia konsisten menekankan tiga fungsi APBN. Yakni stabilisasi, alokasi dan distribusi.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, ia mendorong APBN agar tetap fleksibel namun sehat.
Pada 2025, Suahasil juga terlibat dalam kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran serta percepatan belanja program prioritas pemerintah.
Pada 2026, ia mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP serta menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga. Ia juga membawa pesan mengenai disiplin fiskal.
Pada Mei 2026, Suahasil menegaskan pentingnya menjaga defisit di bawah 3 persen PDB sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Ini menunjukkan bahwa Suahasil mempunyai kekuatan pada satu bidang yang sangat penting bagi seorang Menteri Keuangan. Yakni memahami arsitektur APBN dan birokrasi fiskal dari dalam.
Jadi, Siapa yang Lebih Mampu?
Membandingkan keduanya sebenarnya tidak sesederhana mencari siapa yang lebih pintar.
Purbaya dan Suahasil memiliki karakter kekuatan yang berbeda.
Purbaya lebih menonjol sebagai ekonom dengan karakter agresif, berani mengambil terobosan dan memiliki pengalaman di sektor keuangan, korporasi serta stabilitas sistem keuangan.
Sedangkan Suahasil lebih kuat sebagai teknokrat fiskal yang memahami birokrasi Kementerian Keuangan, desain kebijakan fiskal, APBN dan hubungan antara kebijakan anggaran dengan pembangunan.
Kalau pertanyaannya adalah siapa yang lebih berani membuat terobosan?, Purbaya punya keunggulan.
Kalau pertanyaannya adalah siapa yang lebih memahami mesin fiskal Kementerian Keuangan dari dalam?, Suahasil mempunyai keunggulan.
Dan kalau pertanyaannya adalah siapa yang lebih tepat menjadi Menteri Keuangan pada situasi penuh ketidakpastian?, jawabannya belum bisa diberikan hari ini.
Sebab Suahasil baru dilantik.
Kemampuan seorang Wakil Menteri tidak otomatis sama dengan kemampuan seorang Menteri.
Seorang Wakil Menteri dapat sangat baik dalam membantu menjalankan kebijakan. Namun Menteri harus menentukan arah, mengambil keputusan akhir, menghadapi DPR, pasar, investor, kementerian lain, Presiden, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan fiskal kepada publik.
Di sinilah Suahasil sekarang menghadapi ujian sebenarnya.
Prediksi : Suahasil Bisa Lebih Stabil, Tetapi Belum Tentu Lebih Agresif
Saya melihat ada kemungkinan gaya pengelolaan fiskal akan mengalami perubahan.
Jika Purbaya dikenal dengan pendekatan yang lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan, Suahasil kemungkinan akan lebih menekankan kredibilitas APBN, disiplin fiskal, kesinambungan kebijakan dan kepastian bagi pasar.
Arah itu sejalan dengan pernyataannya setelah dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Reuters melaporkan Suahasil menegaskan komitmen menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB.
Bagi pasar, pendekatan seperti itu bisa menjadi sinyal stabilitas. Tetapi bagi masyarakat, tantangannya berbeda.
Indonesia tidak hanya membutuhkan APBN yang sehat.
Indonesia membutuhkan APBN yang sehat sekaligus terasa manfaatnya.
Jangan sampai disiplin fiskal diterjemahkan menjadi terlalu hati-hati sehingga belanja produktif melambat, investasi pemerintah kehilangan momentum, dan program yang menyentuh masyarakat menjadi kurang agresif.
Di sinilah Suahasil harus membuktikan bahwa stabilitas fiskal tidak berarti kehilangan keberanian untuk tumbuh.
Kalau Kinerja Suahasil Tidak Sebagus Purbaya, Apa yang Harus Dilakukan?
Ini merupakan pertanyaan penting.
Jika dalam beberapa bulan atau satu tahun mendatang indikator ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan melambat, penerimaan negara melemah, belanja tidak efektif, investasi tertahan atau kepercayaan pasar menurun, pemerintah tidak boleh sekadar menyalahkan keadaan global.
Ada beberapa solusi.
Yakni evaluasi berbasis indikator, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Kinerja Menteri Keuangan harus diukur dari pertumbuhan penerimaan negara, kualitas belanja, defisit, utang, biaya pembiayaan, investasi, stabilitas rupiah dan dampak APBN terhadap masyarakat.
Jangan membuang kebijakan Purbaya hanya karena orangnya sudah diganti.
Kebijakan yang terbukti efektif harus dipertahankan. Kebijakan yang berisiko harus diperbaiki. Pemerintahan yang sehat tidak mengganti seluruh kebijakan hanya karena mengganti pejabat.
Suahasil harus berani melakukan terobosan.
Pengalaman panjang di bidang fiskal jangan membuat kebijakan menjadi terlalu birokratis.
Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu menjaga rem sekaligus menginjak pedal gas ketika kondisi memungkinkan.
Perkuat komunikasi publik.
Pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung cepat tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan pasar.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai arah kebijakan fiskal setelah pergantian tersebut.
Ukur hasil kebijakan sampai tingkat rakyat. Angka APBN yang terlihat bagus di Jakarta belum tentu berarti ekonomi rakyat otomatis membaik.
Ukuran keberhasilan terakhir harus terlihat dari lapangan. Yakni kesempatan kerja, daya beli, investasi, pembangunan daerah, UMKM, harga kebutuhan pokok dan kualitas pelayanan publik.
Jangan Bandingkan Menteri Hanya dari Satu Tahun
Ada satu hal yang harus diingat.
Purbaya sudah melewati satu tahun sebagai Menteri Keuangan. Suahasil baru memulai.
Karena itu, tidak adil apabila Suahasil langsung dibandingkan dengan Purbaya hanya berdasarkan beberapa hari atau beberapa bulan pertama.
Namun publik berhak memberikan target.
Suahasil tidak boleh hanya menjadi penjaga APBN.
Ia harus menjadi pengelola APBN yang mampu membuat fiskal bekerja untuk pertumbuhan dan kesejahteraan.
Sebaliknya, pengalaman Purbaya juga tidak boleh dipuja secara berlebihan hanya karena ia memiliki gaya yang berani.
Kebijakan agresif harus tetap diuji dengan angka, risiko dan dampaknya terhadap stabilitas.
Pergantian Menteri Bukan Akhir Perdebatan
Pergantian Purbaya oleh Suahasil seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang dicopot dan siapa yang dilantik.
Pertanyaan yang lebih penting adalah, ke mana arah ekonomi Indonesia setelah ini?
Purbaya meninggalkan warisan berupa pendekatan yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan dan penggunaan instrumen fiskal untuk menggerakkan ekonomi.
Di sisi lain, masa jabatannya juga meninggalkan perdebatan mengenai risiko kebijakan, konsistensi komunikasi dan kredibilitas fiskal.
Suahasil datang dengan modal sebagai ekonom, akademisi, mantan Kepala BKF dan Wakil Menteri Keuangan yang telah lama memahami mesin fiskal negara.
Karena itu, pertarungannya bukan antara Purbaya versus Suahasil.
Pertarungannya adalah antara kebijakan yang efektif versus kebijakan yang tidak efektif.
Jika Suahasil mampu mempertahankan disiplin fiskal sekaligus menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat, maka pergantian ini akan dikenang sebagai keputusan strategis.
Namun jika pertumbuhan melemah, penerimaan negara tersendat, belanja tidak produktif dan kepercayaan publik menurun, maka pertanyaan yang akan muncul justru semakin keras. Mengapa Menteri Keuangan yang memiliki pengalaman panjang di dalam sistem fiskal tidak mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik?.
Pada akhirnya, kursi Menteri Keuangan bukan panggung untuk menunjukkan siapa paling hebat.
Kursi itu adalah tempat untuk mengelola uang rakyat.
Dan rakyat tidak terlalu membutuhkan Menteri Keuangan yang pandai berdebat.
Rakyat membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu membuat APBN sehat, ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah, harga terkendali, investasi bergerak dan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat.
Itulah ukuran sesungguhnya.
Bukan siapa yang paling terkenal.
Bukan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
Tetapi siapa yang paling mampu menjaga uang negara sekaligus mengubahnya menjadi kesejahteraan rakyat. **
Penulis adalah Wartawan Liputan12.com di Aceh.
