Ramai-ramai kegaduhan di Tengah masyarakat, khusus nya kalangan masyarakat menengah bawah,masalah pengelompokan kesejahteraan masyarakat dari taraf ekonomi atau biasa di sebut desil, terus menjadi bahasan.
Hal ini akhirnya sampai juga ke telinga Para wakil rakyat yang gerah dan menjadi perhatian serius.
Tidak hanya disatu atau dua daerah atau provinsi, tapi hampir semua kota dan provinsi terjadi masalah tersebut.
Tentunya hal ini tidak terlepas dari kontra versi, apalagi bagi pihak-pihak yang dirugikan Atas Pengelompokan tersebut yang dianggap tidak sesuai, dan terkesan asal asalan.
Hal ini pun terkait dengan banyak hal, seperti bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan pendidikan, untuk Warga miskin yang digolongkan pada desil 1 Sampai 4, menengah kebawah.
Yang notabene di urut Dari 41 kriteria variabel yang dapat menentukan masyarakat tergolong desil yang mana.
Data yang dihimpun oleh badan pusat statistik (BPS)menjadi acuan dengan kolaborasi 18 kementrian dan badan yang juga memiliki kesamaan dalam input data,penentu desil yang akhirnya data tersebut menjadi acuan pemerintah melalui Dinas sosial untuk menyalurkan berbagai program bantuan,atau bansos.
Tentunya tidak serta Merta data tersebut dianggap benar dan valid, melalui proses yang panjang dan dipengaruhi beberapa faktor, sehingga tidak heran kalau kecenderungan menimbulkan masalah dilapangan seperti yang terjadi saat ini.
Ada masyarakat yang memang kasat Mata taraf kehidupannya menengah kebawah masuk ke desil 6 sampai 10 dalam golongan menengah ke atas dan kaya Raya.
Pun begitu sebaliknya ada golongan menengah keatas/mampu, digolongkan DESIL 1 sampai 4, golongan menengah kebawah golongan penerima manfaat dari bantuan pemerintah.
Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan ditengah masyarakat, dan terjadi ketidak Adilan Serta kesenjangan.
Bahkan menjadi persolan Baru bagi para pimpinan pemerintahan di level bawah, seperti RT RW, Lurah yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Keresahan masyarakat akhirnya menimbulkan problem trus, Warga masyarakat tidak lagi percaya dengan RT RW, kelurahan yang dianggap terlibat langsung dan yang paling tau tentang keadaan warga nya, sehingga muncul dugaan dugaan negatif.
Untuk itulah melalui Forum RT RW dan komunitas lainya, menyampaikan hal ini kepada wakil rakyat, seperti yang dilakukan Warga kota Palembang.
Dan melalui komisi IV DPRD kota Palembang akhirnya di gelar rapat koordinasi validasi dan verifikasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Dinas sosial kota, BPS kota, pendamping PKH, PSM, dan operator kelurahan, untuk mengetahui titik masalahnya desil sesungguhnya.
Beberapa anggota komisi IV, Hadir mengikuti rakor tersebut, seperti ,Duta Wijaya.S.SH,Awat Nawawi, Andri Adam, Wahyu Aziz, Solatudin,juga Kabid PJs Dinas sosial, Kepala BPS kota Palembang.
Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap lah banyak fakta yang diungkapkan masing masing pihak tidak sesuai dan tidak seperti faktanya.
Namun sudah bisa di tebak semua Pihak bergantung dan mengacu pada aturan, regulasi yang sudah dibuat pemerintah, sehingga sulit untuk membuat mudah masalah yang ada, harus melalui proses berbelit dan tidak mudah.
Hingga suasana sedikit hangat,dan gaduh, namun tetap dalam kondusif.
Dan pada akhirnya komisi IV DPRD kota Palembang meminta Pihak terkait (BPS dan dinsos) melakukan verval data (verivikasi dan validasi)dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan dengan turun langsung dengan cara yang mudah dan cepat.
Rakor yang di Mulai pukul 13.00,di ruang rapat paripurna DPRD kota Palembang akhirnya berakhir dengan komitmen masing masing Pihak untuk berbuat yang terbaik bagi Warga masyarakat untuk menciptakan suasana kehidupan yang kondusif ditengah masyarakat.
(Wnd -palembang)
