Pengelompokan masyarakat berdasarkan Tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi 10 golongan yang masing-masing sama besar sebanyak 10 persen(desil),yang dilakukan pemerintah ternyata masih banyak kesenjangan yang dirasakan masyarakat, bahkan cenderung salah sasaran.
10 pembagian golongan tersebut, meskipun sudah jelas kriteria dan syaratnya, namun aplikasi dilapangan masih jauh seperti harapan Warga masyarakat.
Bahkan hal tersebut bukan hanya dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan,tapi menyasar hal lain dari sisi kehidupan masyarakat.
Banyak hal dilapangan yang tidak sesuai fakta berdasarkan kriteria dan persyaratan.
WARGA masyarakat yang nyata-nyata miskin papa tak punya apa-apa,harus gigit jari lantaran digolongkan di desil 6-10,yang tidak mendapatkan bantuan apa apa.
Dianggap kesejahteraan hidup nya golongan menengah ke atas.
Sedangkan tak jauh dari lingkungan nya banyak yang memiliki rumah sendiri, dengan layak, memiliki kendaraan bermotor,bahkan kehidupan sehari-hari nya pun di anggap mencukupi, kemudian digolongkan pada desil 1 -4, yang masih mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Yang digolongkan tingkat kesejahteraan nya menengah kebawah.
Warga mulai bertanya-tanya, mengapa?, kemudian banyak sekali alasan yang tidak terkait dengan fakta kehidupan sesungguhnya.
Lalu Warga masyarakat yang komplain,di sarankan untuk mengurus dan melaporkan ke pada pemerintah setempat, RT RW,dan kelurahan, dengan berbagai macam syarat dan ketentuan.
Toh akhirnya, hasil yang didapatkan masih data yang itu itu saja yang muncul dan menerima manfaat.
Kemudian pihak yang paling takut di salahkan tentunya RT RW , dan kelurahan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Satu jawaban yang didapat" bukan kami yang berhak mengeluarkan data tersebut,itu data Dari pusat ".
Tentunya itu bukan jawaban yang manis didengar dan menjadi harapan masyarakat yang komplain dengan data desil tersebut.
Lalu cara apalagi mereka untuk menjadi penerima manfaat dengan tepat,kemana lagi mereka bermohon untuk menjadi penerima manfaat bantuan dari pemerintah.
Dan akhirnya hal tersebut hanya menjadi bahasan dan evaluasi, dan viral di media sosial, tanpa ada kejelasan dan perbaikan data sesuai fakta.
Salah satunya sebagai contoh,hal yang terjadi dialami bapak Kgs,Sahudi (Yudi), Warga lorong Sukamulya 2 RT 40, RW 06 kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang.
Fakta hidupnya,tidak mempunyai tempat tinggal (sewa)tetap,tidak lagi bekerja,(karena menderita sakit langka) tidak punya kendaraan bermotor dan kebutuhan vital lainya.
Dan tinggal bersama anak gadis yang juga tidak bekerja dengan alasan yang sama, sedangkan yang menjadi tulang punggung keluarga sang istri sudah meninggal dunia.
Namun dirinya digolongkan pada desil 6-10, golongan menengah keatas, dan tidak mendapatkan bantuan apapun dari program pemerintah.
Sedangkan banyak tetangga Nya yang kehidupannya, kesejahteraan nya di atas hidup nya, berduyun duyun, mendapatkan bantuan pemerintah, karena digolongkan pada desil 1 -4.menengah ke bawah, sungguh ironis.
Masih banyak lagi contoh kasus lainya,satu RT,satu kelurahan,satu kecamatan, mungkin satu kota dan kabupaten,yang mengadu kelurahan atau datang kepada Ketua RT RW setempat,perihal data yang tidak sesuai fakta kehidupan mereka.
Satu contoh kasus dari banyak kasus lainya.
Pemutakhiran data yang sering dilakukan pemerintah bahkan tidak mampu merubah fakta secara signifikan, bahkan masih jauh dikatakan akurat, entah berapa banyak biaya untuk hal tersebut, nyatanya polemik data dilapangan masih jauh dikatakan baik.
Peran RT RW dan pihak kelurahan terkait data Warga dan tingkat kehidupan nya tidak lagi menjadi rujukan, bahkan untuk mendata harus dilaksanakan orang lain yang tidak benar benar tau fakta sesungguhnya,hanya sebatas menjalankan tugas dan terkesan dikejar target waktu, sehingga mengabaikan validasi data sesungguhnya.
Polemik data warga masyarakat seakan akan hanya menjadi program,dan tugas pemerintah,(sensus ),tapi tidak menjadi rujukan untuk benar benar mengetahui fakta keadaan sesungguhnya warga masyarakat di tingkat bawah.
(Wnd -palembang)
