 |
| Langkah transparan dilakukan Pemerintah Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Data desil kesejahteraan warga dipasang langsung di depan rumah masing-masing warga melalui banner, sebagai upaya mendorong penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. |
Lamongan, Liputan12.com – Pemerintah Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, membuka data desil kesejahteraan warga secara langsung di ruang publik. Data tersebut dipasang melalui banner di depan rumah masing-masing warga sebagai langkah mendorong keterbukaan informasi sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengoreksi data.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena data desil memiliki kaitan dengan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu bagian dalam proses penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Kepala Desa Pucangro, H. Zuli Kasmawanto, S.IP., M.IP., mengatakan pemasangan banner merupakan bentuk komitmen pemerintah desa untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi warga.
“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan informasi mengenai klasifikasi ekonomi warga dan penyaluran bantuan pemerintah berjalan transparan, akurat, serta dapat diawasi langsung oleh masyarakat,” ujar Zuli, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, data yang sebelumnya sesuai belum tentu selalu menggambarkan kondisi terbaru sebuah keluarga.
“Sering kali keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi justru masih terdata dalam desil yang tinggi sehingga belum menjadi prioritas bantuan. Karena itu, data tidak boleh hanya dilihat dari sisi statistik, tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Zuli menegaskan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu memastikan validitas data masyarakat melalui proses verifikasi dan partisipasi warga.
“Desa tidak hanya menjalankan data dari pusat, tetapi juga harus ikut menjaga validitas kondisi warganya,” tambahnya.
Warga Diberi Ruang untuk Mengoreksi Data
Tidak berhenti pada pemasangan banner, Pemdes Pucangro juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengecekan dan pemutakhiran data.
Media informasi yang dipasang di rumah warga memuat petunjuk mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian data. Warga diarahkan menggunakan kanal resmi yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Bansos, layanan SIKS-NG melalui operator desa, serta kanal resmi pengecekan data pemerintah.
Menurut Zuli, mekanisme tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi sekaligus menyampaikan koreksi.
“Warga cukup membaca petunjuk yang tersedia dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Tidak perlu lagi berbondong-bondong datang ke kantor desa hanya untuk berkonsultasi mengenai data,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan data juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sosial. Ketika terdapat perubahan kondisi ekonomi sebuah keluarga, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan informasi melalui mekanisme yang telah disediakan.
“Transparansi ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran maupun menyampaikan sanggahan apabila kondisi ekonominya berubah,” ungkapnya.
Zuli yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Lamongan tersebut berharap langkah yang dilakukan Pemdes Pucangro dapat mempercepat proses pemutakhiran data di tingkat masyarakat.
“Melalui sinergi antara data nasional, verifikasi desa, dan partisipasi aktif masyarakat, kami berharap proses perbaikan data berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran tanpa membebani warga,” pungkasnya.
Langkah Pemdes Pucangro tersebut sekaligus menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengawasan dan pemutakhiran data, sehingga informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga dapat dikawal bersama oleh masyarakat.
(Ther)
