 |
| Program seragam sekolah gratis senilai Rp6,2 miliar dari APBD Tanjung Jabung Barat 2026 yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk siswa baru SD dan SMP disorot. Sejumlah wali murid di Tungkal Ilir mengeluhkan ukuran seragam yang tidak sesuai pesanan. |
Kuala Tungkal, Liputan12.com – Program bantuan seragam sekolah gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp6,2 miliar mendapat sorotan dari masyarakat.
Program yang digulirkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat tersebut ditujukan bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Namun, sejumlah wali murid mengeluhkan adanya seragam yang diterima tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan.
Keluhan tersebut antara lain disampaikan wali murid di Kecamatan Tungkal Ilir. Mereka mengaku seragam yang dipesan dengan ukuran tertentu, termasuk size L, setelah diterima justru terasa kekecilan sehingga tidak dapat dikenakan dengan nyaman oleh siswa.
“Anggaran sebesar Rp6,2 miliar ini merupakan uang rakyat. Niat baik pemerintah untuk meringankan beban orang tua tentu harus diimbangi dengan kualitas dan ketepatan sasaran,” ujar salah seorang wali murid, Jumat (28/8/2026).
Pengadaan Disebut Melalui E-Katalog
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan seragam tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog, dengan rekanan yang disebut PT Bima Sakti asal Solo.
Namun, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai mekanisme penentuan ukuran seragam. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pihak rekanan tidak melakukan pengukuran secara langsung kepada masing-masing siswa, melainkan menggunakan data ukuran yang disampaikan melalui pihak sekolah.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan apakah data ukuran yang digunakan dalam proses pengadaan telah sesuai dengan kondisi aktual para penerima bantuan.
Sejumlah Hal Disorot
Uraian| Keterangan
Anggaran| Sekitar Rp6,2 miliar dari APBD 2026
Penerima| Siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP se-Tanjab Barat
Mekanisme| Pengadaan melalui e-katalog
Rekanan| Disebut PT Bima Sakti, Solo
Keluhan| Sebagian ukuran seragam dinilai tidak sesuai
Masyarakat dan sejumlah wali murid meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Mereka juga mendorong agar dokumen yang berkaitan dengan pengadaan, antara lain Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Berita Acara Penerimaan Barang, dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Apabila dalam proses evaluasi nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan spesifikasi atau ketentuan kontrak, masyarakat meminta agar aparat pengawasan internal maupun lembaga terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Sorotan terhadap program tersebut juga menjadi perhatian di lingkungan DPRD Tanjab Barat. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat mengingatkan agar penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Menunggu Klarifikasi Dinas Pendidikan
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai keluhan ukuran seragam maupun mekanisme pengadaan dan distribusinya.
Liputan12.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat maupun pihak rekanan terkait informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai standar ukuran yang digunakan, mekanisme pendataan ukuran siswa, proses pemeriksaan kualitas barang sebelum didistribusikan, serta langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti keluhan wali murid.
Pewarta: Tim Liputan12.com Jambi
