Sampang, Liputan12.com — Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan dalam persoalan kemiskinan di Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, wilayah di Pulau Madura tersebut tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, bahkan dalam sejumlah periode menempati posisi teratas berdasarkan persentase penduduk miskin.
Berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang masih berada di atas rata-rata Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di daerah ini belum sepenuhnya teratasi meskipun berbagai program bantuan sosial, dana desa, serta kebijakan pengentasan kemiskinan telah digulirkan pemerintah pusat maupun daerah.
Angka kemiskinan Sampang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 20 persen. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendorong perubahan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
Kemiskinan Struktural Jadi Tantangan
Sejumlah persoalan mendasar dinilai turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan di Sampang.
Pertama, kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang secara historis masih berada di kelompok bawah di Jawa Timur. Rendahnya rata-rata lama sekolah menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.
Kedua, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tradisional. Sebagian masyarakat masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, serta produksi garam. Sektor tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca, perubahan iklim, produktivitas, serta fluktuasi harga komoditas.
Ketiga, terbatasnya lapangan kerja formal dan investasi. Pengembangan industri dan usaha berskala lebih besar masih menjadi tantangan. Padahal, peningkatan investasi dan industrialisasi diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Bantuan Sosial Perlu Diimbangi Pemberdayaan
Tingginya angka kemiskinan yang berlangsung dalam waktu panjang juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan.
Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Namun, bantuan jangka pendek perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai perlu memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan akses kesehatan dan gizi, serta penciptaan lapangan kerja produktif.
Potensi daerah seperti garam, perikanan, pertanian, serta berbagai produk lokal juga perlu dikembangkan tidak hanya sebagai komoditas mentah, tetapi menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan dan industrialisasi.
Data Kemiskinan Harus Menjadi Dasar Kebijakan
Selain program ekonomi, ketepatan sasaran penerima bantuan juga menjadi faktor penting. Integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala diperlukan agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Jika berbagai program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh, kemiskinan berisiko terus menjadi persoalan yang berulang dari tahun ke tahun.
Sampang memiliki tantangan besar untuk keluar dari posisi sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten, terukur, berbasis data, serta melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Persoalan kemiskinan bukan sekadar mengenai berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi sejauh mana masyarakat mampu keluar dari ketergantungan dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Saladin
